Kembali Dibuka, Kegiatan di Gedung DPRD DKI Dibatasi Selama 2 Pekan

Senin, 10 Agustus 2020 19:33 WIB

Petugas Damkar menyemprot cairan disinfektan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020. Penyemprotan disinfektan dimulai dari pintu masuk, loby gedung dan dilanjutkan hingga lantai atas. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta- DPRD DKI Jakarta akan melakukan pembatasan ketat kegiatan di gedung dewan hingga dua pekan ke depan. Hal ini menyusul dibukanya kembali DPRD DKI pasca ditutup akibat ditemukannya kasus positif Covid 19.

"Dalam masa pembatasan, seluruh aktifitas akan diawasi dengan ketat. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mitigasi penyebaran Covid-19," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 Agustus 2020.

Baca Juga: Sekretariat DPRD DKI: Tak Ada Rapat Virtual Selama Gedung Ditutup

Prasetio pembatasan ketat akan diberlakukan dengan tidak mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan memasuki Gedung DPRD. Termasuk, kata dia, dengan menunda kegiatan kunjungan kerja dari daerah lain.

Prasetio mengatakan selama pembatasan tersebut kegiatan dewan yang digelar harus mengutamakan skala prioritas, seperti persiapan pembahasan draf usulan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dari Pemerintah DKI Jakarta.

"Kalau untuk pembahasan APBD Perubahan tetap akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam rapat pembahasan ini juga akan diawasi, yang tidak berkepentingan dilarang masuk ruangan," ungkapnya.

Gedung DPRD DKI sudah ditutup sejak 25 Juli 2020 lalu setelah ditemukannya kasus positif, yaitu salah satu anggota dewan dan staf dewan. Pada Senin 3 Agustus, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi kembali menerbitkan surat perpanjangan penutupan hingga 9 Agustus 2020.

Penutupan tersebut merupakan kali kedua setelah pada 14 Juli 2020 lalu, gedung DPRD DKI juga ditutup akibat salah satu staf dewan positif Covid-19. Salah satu anggota dewan kata Prasetio meninggal dalam kondisi positif Covid 19 yaitu Dani Anwar dari Fraksi PKS.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

20 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

30 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

41 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

49 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

52 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

52 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

53 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya