Tiga Fakta DKI Lebih Maju dari Pusat dalam Penanggulangan Covid-19

Reporter

Imam Hamdi

Minggu, 16 Agustus 2020 03:02 WIB

Tim Tanggap Covid-19 Pemprov DKI Jakarta memeberikan sosialisasi cara menggunakan masker saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 8 Maret 2020. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan higienis untuk antisipasi potensi penyebaran COVID-19 atau Corona Virus. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Ibu Kota selangkah lebih maju dalam menanggulangi wabah virus corona baru (Covid-19) ketimbang wilayah lain. Bahkan Anies juga mengklaim bahwa penanggulangan pagebluk di DKI lebih maju dari pemerintah pusat.

"Perlu saya sampaikan di sini bahwa kita harus yang paling depan seperti sudah hari-hari ini terbukti kita selalu melangkah lebih cepat daripada nasional sekaligus dalam tanda kutip agak memberikan banchmark untuk teman-teman yang lain," jelas dia dalam unggahan video Youtube Pemprov DKI Jakarta. Video itu diunggah pada Jumat, 14 Agustus 2020.

Berikut upaya yang telah dilakukan Pemerintah DKI dalam menanggulangi Covid-19:

- Bentuk Tim Tanggap Covid-19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengumumkan pembentukan Tim Tanggap Covid-19 untuk mengantisipasi munculnya virus corona di Ibu Kota. Sebelum membentuk tim tanggap, ia telah lebih dulu menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Nomor 16 Tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19 atau virus corona di DKI Jakarta.

"Covid 19 ini sesuatu yang harus kita antisipasi secara serius," kata dia di halaman gedung Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Maret 2020.

Advertising
Advertising

Tim ini dibentuk sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan temuan dua kasus pertama warga yang terinfeksi Covid-19 pada 2 Maret 2020. Baru setengah bulan berjalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melebur Tim Tanggap Covid-19 menjadi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI mulai Selasa, 17 Maret 2020. Gugas tugas tersebut dibentuk untuk menyelaraskan Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020.

- Bagikan 20 juta Masker sebelum Instruksi Jokowi

Anies mengatakan DKI sudah terlebih dulu membagikan masker kepada warga sebelum ada instruksi dari Jokowi. "Berapa hari yang lalu bapak presiden memberikan instruksi untuk membuat membagikan masker kepada seluruh penduduk dengan PKK. Kita sudah selesai, tidak perlu kibar bendera di luar, tapi kita sudah beres," kata dia dalam video Pemprov DKI Jakarta yang diunggah, Jumat, 14 Agustus 2020.

Pemerintah DKI membagikan 20 juta masker kain bagi warga ibu kota sejak 2 Mei 2020. "Sebanyak 20 juta masker kain diproduksi dan dibagikan untuk seluruh penduduk Jakarta. Tiap orang berhak mendapatkan 2 masker. Diberikan secara gratis," tulis Anies dalam akun Instagramnya, Jumat 1 Mei 2020. Masker dibagikan secara cuma-cuma atau gratis bagi warga Jakarta pada 2-23 Mei 2020.

- Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Anies mengatakan Pemerintah DKI telah menerbitkan kebijakan soal sanksi bagi pelanggar PSBB sejak April 2020. Pemerintah DKI, menurut dia, selangkah lebih maju ketimbang pemerintah pusat dalam memberikan efek jera kepada warga yang tak disiplin menerapkan PSBB. "Ada instruksi untuk buat sanksi, kita sudah kerjakan tiga bulan lalu," ucapnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken instruksi presiden atau Inpres terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 itu diteken pada 4 Agustus 2020.

Hingga hari ini, 15 Agustus 2020, Pemerintah DKI mencatat 29.036 kasus Covid-19 di Ibu Kota. Dari jumlah tersebut, 18.974 orang dinyatakan telah sembuh dan 991 orang meninggal dunia. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 9.071 (orang yang masih dirawat atau isolasi).


IMAM HAMDI | LANI WIJAYA

Berita terkait

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

20 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

23 jam lalu

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

2 hari lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

NasDem Prioritaskan Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta

2 hari lalu

NasDem Prioritaskan Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta

Ketua Umum partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI masih perlu pengkajian.

Baca Selengkapnya

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

2 hari lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya