TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk melihat kondisi perekonomian Ibu Kota sebelum mengambil kebijakan rem darurat kembali ke pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat.

“Kalau kita kembali ke PSBB yang lalu, artinya kembali ke posisi awal, lihat kondisi keuangan daerah, lihat juga kondisi keuangan nasional. DKI itu pertumbuhan ekonominya sudah minus sekitar 8 persen, nasional minus sekitar 5 persen,” ujar Mujiyono saat dihubungi Tempo pada Selasa, 18 Agustus 2020.

Menurut Mujiyono, faktor ekonomi perlu dipertimbangkan secara serius karena jika keuangan daerah ataupun negara tumbang, maka akan timbul gejolak sosial yang juga berbahaya bagi keselamatan rakyat. Oleh karena itu menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang defisit semestinya membuat Anies berpikir ulang sebelum menarik rem daruratnya.

Kebijakan rem darurat mulai dipertimbangkan Anies setelah ia dibuat khawatir oleh tingkat penularan Covid-19 di Jakarta yang terus meningkat. Menurutnya, rasio positif atau positivity rate penularan Covid-19 DKI Jakarta yang dalam 3 pekan terakhir melonjak dari 5 persen menjadi 8,9 persen itu telah mendekati level berbahaya.

Mujiyono berpendapat bahwa meningkatnya angka penularan di DKI tidak mengejutkan, karena memang peningkatan itu seiring dengan jumlah testing dan tracing yang dilakukan secara masif. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya masih bisa dikendalikan tanpa menarik rem darurat.

Berdasarkan penilaian Mujiyono, ketimbang mengembalikan PSBB yang cukup berisiko, ada langkah yang lebih tepat dilakukan untuk menekan angka penularan, yaitu dengan mempertegas sanksi dan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat.
Sebab menurutnya, salah satu kendala utama pelaksanaan PSBB transisi selama ini ialah masyarakat yang tidak disiplin dan sanksi yang tidak berhasil menimbulkan efek jera.

“Didisiplinkan, dikeraskan, PSBB transisi tetap dilanjutkan, tapi dengan sanksi keras. Karena yang melanggar itu hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk di DKI. Yang sadar lebih banyak, tapi yang jadi korban semuanya,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF