TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memastikan program "Grebek Lumpur" saluran kecil dan sungai di DKI tak terpengaruh refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. Mata anggaran pengerukan sungai dan saluran air itu masuk dalam biaya pemeliharaan.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf menjamin program itu jalan terus saat meninjau pengerukan lumpur di Kanal Banjir Barat di dekat Mal Season City, Tambora, Jakarta Barat.

"Meskipun terkena refocusing dari anggaran yang ada, tapi pengerukan tetap jalan terus. Tidak ada masalah, karena pemeliharaan tidak boleh berhenti," kata Juaini di Tambora, Rabu 26 Agustus 2020.

Juaini mengatakan pemeliharaan saluran mikro, makro, penghubung, kali dan sungai tidak boleh berhenti sebagai langkah untuk mengantisipasi ancaman genangan dan banjir yang biasa terjadi di Ibu Kota saat musim hujan turun.

Juaini menyebutkan pengerukan lumpur memakai sistem swakelola, melalui anggaran pemeliharaan dengan total sekitar Rp80 miliar yang disebarkan bervariasi ke dinas dan di Suku Dinas.

"Jadi tugas kami dari dinas maupun sudin untuk terus melakukan giat grebek lumpur di berbagai tempat. Mulai dari saluran mikro, makro, saluran penghubung, kali-kali dan waduk-waduk," ujar Juaini.

Juaini menyebutkan, refucosing anggaran sebetulnya membuat sejumlah proyek pembangunan tertunda. Dinas Sumber Daya Air yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sekitar Rp2 triliun, akhirnya berkurang 50 persen karena refocusing anggaran.

"Itu sekitar menjadi Rp1,2 triliunan, dana itu ada di dinas dan sudin-sudin di wilayah DKI Jakarta," kata Juaini.

Meski sejumlah pembangunan tertunda akibat refocusing, Juaini memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengerjakan proyeknya setelah mendapat pinjaman dana senilai Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dari dana pinjaman tersebut, Dinas SDA DKI Jakarta mendapatkan suntikan sekitar Rp5,2 triliun yang akan dialokasikan pada tujuh proyek yang akan dikerjakan selama tiga tahun dari dana tersebut.

Tujuh proyek pengendalian banjir itu di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan waduk pengendali banjir, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian, pembangunan tanggul pengaman pantai, pembangunan vertikal drainase serta sistem informasi penunjang banjir.

Baca: Anies Baswedan Utang Rp 12,5 Triliun ke PT SMI untuk Pemulihan Ekonomi dan Pengendalian Banjir Jakarta

"Dari tujuh program itu, anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian sebesar Rp2,070 triliun," katanya.

Program "Grebek Lumpur" sungai di DKI telah dimulai sejak April 2020 dan ditargetkan selesai pada Desember 2020. Ada beberapa kali besar yang menjadi saran utama dalam program ini yang terbagi di lima wilayah.

Rinciannya, pengerukan lumpur di Kali Ciliwung segmen Kampung Melayu sampai Jembatan Tongtek sepanjang 5,3 kilometer di Jakarta Timur. Kemudian pengerukan Kali Ciliwung di segmen Jembatan Tongtek sampai pintu air Mangarai sepanjang 2,7 kilometer di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, pengerukan di Kali Kanal Banjir Barat (KBB) segmen pintu air Karet sampai Jembatan Roxy sepanjang 13,9 kilometer di Jakarta Pusat. Lalu pengerukan di kali KBB segmen Jelambar sampai Season City sepanjang 1,5 kilometer di Jakarta Barat.

Sungai di DKI lain yang masuk program ini, misalnya, Kali Adem segmen PIK (Pantai Indah Kapuk) sampai Muara Angka sepanjang 3,2 kilometer di Jakarta Utara. Kedalaman KBB diprediksi bakal bertambah menjadi enam meter setelah program ini. Terakhir kali kawasan ini mendapatkan pengerukan lumpur sekitar tahun 2017 lalu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.