Soroti APBD DKI 2019, PSI: Soal Robot Damkar dan Formula E

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 2 September 2020 19:20 WIB

Robot damkar jenis LUF 60 melakukan simulasi memadamkan api di Halaman Kantor Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Robot damkar seharga Rp. 8 miliar mampu menyemprotkan air sejauh 55 meter untuk melakukan pemadaman kebakaran. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyorot sejumlah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2019. PSI melihat sejumlah kejanggalan dalam pemanfaatan APBD DKI tahun lalu.

Anggota Fraksi PSI DKI, August Hamonangan, menyorot pembelian robot damkar LUF60 oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tahun lalu. Menurut dia, pembelian mobil pemadam kebakaran tersebut belum tepat sasaran.

"Menurut kami belum waktunya, belum tepat guna," kata August dalam diskusi pandangan Fraksi PSI terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 Pemrov DKI, Rabu, 2 September 2020.

Menurut dia, Dinas Pemadam sebaiknya berfokus pada penyediaan air hidran dan meningkatkan respons cepat mereka. Selain itu, pembelian robot pemadam tersebut juga terlalu mahal. Harga robot pemadam tersebut di Singapura sebesar Rp 4,4 miliar. "Sedangkan pada saat lelang Gulkarmat itu berkisar Rp 8 miliar."

Agust menuturkan Kepala Dinas Pemadam Satriadi pernah menjelaskan bahwa harga sebesar Rp 8 miliar untuk robot tersebut satu paket dengan penyediaan mobil yang membawa LUF60 dan onderdilnya. "Tapi, pada kenyataannya tim ahli kami (menemukan) di Singapura itu harga Rp 4,4 miliar sudah termasuk," ujarnya.

Advertising
Advertising

Harga robot pemadam kebakaran yang terlalu tinggi itu pun menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menemukan bahwa robot pemadam tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 840 juta.

Fraksi PSI secara resmi telah menanyakan proses pengembalian Rp 840 juta tersebut kembali ke kas daerah. "Katanya sedang dalam proses. Untuk itu kami meminta supaya ada transparansi, bila perlu kami minta KPK memasuki wilayah pelelangan Damkar itu karena dengan temuan BPK sebesar Rp 840 juta itu menunjukkan adanya unsur Tipikor," ujar dia.

<!--more-->

FORMULA E

Anggota Fraksi PSI lainnya Anggara Wicitra, menyorot anggaran Formula E yang telah keluar sejak tahun lalu. Namun, penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut batal karena pandemi. PSI menyarankan pemerintah membatalkan balapan mobil tersebut dan menarik uang commitment fee yang telah masuk.

"Kami mendorong agar Dispora bisa mendorong Jakpro merenegoisasi pengembalian commitment fee tersebut," ucapnya. Total commitment fee penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan 2021 telah dibayarkan sebesar Rp 560 miliar.

Berita terkait

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Tak sedikit kader PSI yang minta dua jatah kursi. "Satu-satu dulu, lobby-nya susah," ujar Kaesang menimpali.

Baca Selengkapnya

PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

1 hari lalu

PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

Kaesang berharap putra-putri terbaik bangsa mau ikut membangun negeri dengan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah lewat PSI.

Baca Selengkapnya

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

3 hari lalu

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

7 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

11 hari lalu

Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak akan menangani sengketa Pileg untuk PSI.

Baca Selengkapnya

Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

18 hari lalu

Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

Simpatisan PSI Solo menuding ada penyelewengan hingga kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak di internal PSI selama pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

20 hari lalu

Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

PKS menyatakan pihaknya tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas.

Baca Selengkapnya