DPRD Dukung DKI Terapkan Sanksi Protokol Kesehatan Merenung di Peti Mati

Reporter

Imam Hamdi

Minggu, 6 September 2020 09:07 WIB

Petugas yang mengenakan baju APD, membawa peti mati saat sosialisasi bahaya virus Corona di traffic light Jalan RS. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Agustus 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung pemerintah menerapkan hukuman merenung di dalam peti mati bagi warga yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. "Inovasi hukuman itu bisa menjadi hukuman tambahan untuk memberi efek jera kepada warga yang melanggar protokol kesehatan," kata politikus Partai Demokrat itu saat dihubungi, Sabtu, 5 September 2020.

Ia mengingatkan, pemerintah juga mesti menjamin kebersihan peti mati yang digunakan untuk menghukum pelanggar protokol kesehatan. Peti mati untuk hukuman pelanggar harus rutin dibersihkan setiap ada orang yang masuk. "Jangan sampai jadi tempat penularan juga."

Menurut dia, kunci untuk menekan wabah Corona adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah DKI sulit menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar karena telah memasuki masa transisi.

Mujiyono mendukung pemerintah menerapkan kebijakan hukuman yang lebih berat bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. Sebab, orang yang melanggar protokol kesehatan sama saja telah mengancam nyawa orang. "Hukuman terberat apapun kami dukung."

Masyarakat juga harus lebih sadar dalam menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai telah terinfeksi virus ini baru mau menerapkan protokol. "Virus ini jangan dianggap main-main. Korbannya sudah banyak dan bisa dilihat sendiri."

Advertising
Advertising

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

20 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

30 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

41 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

49 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

52 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

53 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

53 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya