TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah DKI melakukan lima langkah guna memastikan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total berjalan efektif. Berikut lima langkah yang diminta PSI dilakukan Pemerintah DKI:

1. Pemerintah DKI harus menambah kapasitas tes swab dengan metode PCR.
   
   Anggota PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan kapasitas tes di laboratorium kesehatan daerah (labkesda) DKI hanya 20-25 persen dari total tes. Sisanya bekerja sama dengan laboratorium swasta.
   
   “Gubernur Anies harus berhenti membanggakan jumlah tes harian di Jakarta, jumlah ini bisa ditingkatkan jika Gubernur berniat meningkatkan kapasitas Labkesda,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 15 September 2020.

2. Meningkatkan jumlah penelusuran kontak erat kasus Covid-19.
   
   Menurut dia, peningkatan jumlah tes harus berbarengan dengan penelusuran kontak erat. Dia mendorong penelusuran kontak naik 2-3 kali lipat hingga 30 orang per kasus.
   
   Pemerintah DKI bisa menambah tenaga pelacak di Puskesmas, membentuk satuan khusus, atau mengajak lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan untuk melakukan penelusuran kontak.
   
   
3. Ruang isolasi
   
   DKI harus menanggung semua biaya penggunaan wisma, hotel, atau tempat penginapan lain. Kebutuhan makan, minum, dan obat selama pasien isolasi juga ditanggung DKI. Begitu pun dengan kebutuhan hidup keluarga pasien.
   
   "Jangan sampai nantinya membebankan biaya kepada pasien, yang akhirnya berujung pada penelantaran pasien karena tidak ada biaya," kata Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.

4. Menambah jumlah angkutan umum
   
   Langkah ini diperlukan mengingat Pemerintah DKI membatasi jam operasional transportasi publik dan kapasitas orang. Dengan penambahan jumlah angkutan ini, durasi tunggu antar kendaraan jadi pendek dan banyak penumpang yang diangkut, sehingga mencegah penumpukan.
   
   "Jangan sampai Pemerintah DKI mengulangi kesalahan di awal PSBB Maret 2020 yang menyebabkan antrean panjang dan menyebabkan penumpang berdesak-desakan."

5. Mengubah bantuan sosial atau bansos menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dan memperbarui data penerima.
   
   BLT dapat memutar roda perekonomian lantaran warga bisa berbelanja di toko atau UMKM terdekat. Pemberian BLT juga dapat mempercepat proses penyaluran bantuan dan mencegah kebocoran. Selain itu, potensi warga terinfeksi Covid-19 dapat ditekan karena BLT langsung ditransfer ke rekening penerima.