Epidemiolog Soal Masker Scuba dan Buff: Kemenkes Harus Bikin Standar, Sebab...

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 16 September 2020 18:38 WIB

Aksesoris buff yang sering dikenakan untuk menutupi wajah sebagai pengganti masker disebut tidak efektif dalam mencegah penularan virus corona. Hal ini diungkapkan oleh peneliti dari Duke University, Dr. Martin Fischer setelah menguji coba 14 tipe masker. NYpost.com/Emma Fischer, Duke University

TEMPO.CO, Jakarta -Epidemiolog Pandu Riono menilai Kementerian Kesehatan atau Kemenkes harus membuat standar ataupun regulasi yang jelas terkait jenis masker yang aman dan efektif untuk digunakan.

Hal itu ia sampaikan menanggapi imbauan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) yang mendorong penumpang KRL untuk meninggalkan masker jenis scuba dan buff yang dianggap tak efektif menangkal debu, bakteri, dan virus.

Gak ada yang bikin regulasi masker yang beredar itu seperti apa. Harusnya Kemenkes bikin. Bikin regulasi, supaya masyarakat terlindung,” kata Pandu saat dihubungi Tempo pada Rabu, 16 September 2020.

Baca juga : Jakarta PSBB Jilid 2, Begini Epidemiolog UI Sebut Penularan Covid-19 Tetap Bisa Ada

PT Kereta Commuter Indonesia tengah melakukan sosialisasi kepada pelanggannya untuk menghindari penggunaan masker jenis scuba dan buff, serta agar menggantinya dengan masker jenis lain yang dianggap lebih aman seperti masker bahan 3 lapis ataupun masker bedah.

Mengutip Varsoy Healthcare dan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito, PT KCI menjelaskan melalui unggahan di akun Instagram @commuterline pada Sabtu, 12 September 2020 lalu bahwa efektivitas masker jenis scuba dan buff dalam menangkal virus, bakteri, dan debu sangat rendah.

Tingkat efektivitas kedua jenis masker tersebut disebut hanya berkisar di angka 0 hingga 5 persen saja. Angka tersebut jauh lebih rendah dari masker bahan 3 lapis (50-70 persen), masker bedah dan FFPI (80-95 persen), serta masker N95 (95-100 persen).

Pandu mengatakan, informasi mengenai tingkat efektivitas masker itu harus didukung dengan rujukan yang terpercaya, khususnya dari pemerintah melalui standar dari Kementerian Kesehatan ataupun badan terkait lainnnya seperti BPOM.

Oleh karena itu, menurutnya, harus ada standar dan regulasi yang jelas dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak bingung dan bisa memilih masker yang aman dan efektif digunakan untuk menangkal Covid-19.

“Setiap informasi itu kan harus ada rujukannya. Pokoknya, dari Kemenkes itu harus ada yang membuat standar. Standar obat-obatan, standar alat-alat kesehatan, juga termasuk standar-standar masker,” demikian epidemiolog Pandu.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF | DA

Berita terkait

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

1 hari lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

1 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

2 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

6 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

7 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

8 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

10 hari lalu

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

13 hari lalu

Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.

Baca Selengkapnya