TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai penerapan PSBB ketat jilid II Pemerintah DKI belum berdampak signifikan dalam menekan penularan Covid-19, karena angka penambahan kasus baru masih tinggi.

"PSI melihat PSBB masih belum membawa dampak yang signifikan. Berdasarkan data penambahan kasus harian, belum terjadi penurunan angka kasus harian di Jakarta, secara rata-rata masih berada di angka 1000 kasus per hari," ujar anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat dihubungi, Senin 21 September 2020.

Baca Juga: 369 Karyawan Pabrik Epson Cikarang Positif Corona

Selain itu kata Anggara, angka positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di Jakarta dalam sepekan terakhir juga masih melonjak di atas 10 persen. Angka tersebut sudah melampaui batas aman WHO yaitu 5 persen.

Anggara mengatakan Pemerintah DKI harus meningkatkan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan agar PSBB lebih maksimal. Terutama di kluster-kluster dengan angka penularan tinggi seperti perkantoran dan transportasi.

Menurut Anggara, penerapan protokol kesehatan di kantor harus diketatkan, termasuk kebijakan untuk memakai masker medis atau yang aman bagi karyawan. Sistem pekerjaan harus mulai bergeser ke digitalisasi untuk mengurangi terjadinya kontak langsung atau tatap muka.

Ia mengatakan hal tersebut setidaknya harus dimulai dari Pemerintah DKI, karena beberapa sejumlah pejabat dan ASN Pemerintah diketahui terkonfirmasi positif Covid- 19. "Hal ini menjadi catatan tersendiri karena berpotensi menghambat pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov DKI," ujarnya.

Ia menambahkan jumlah kemampuan tracing kontak positif Covid-19 juga harus ditingkatkan, saat ratio tracing Dinas Kesehatan DKI baru 6 orang dari satu pasien positif. Menurut dia dengan ditingkatkannya ratio tracing tersebut maka kasus Covid-19 bisa dideteksi lebih banyak.

Menurut dia Pemerintah DKI juga harus bersiap dengan ketersediaan tempat isolasi. "Karena jumlah peningkatan kasus harian masih sangat tinggi," ujarnya.