TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendorong Gubernur Anies Baswedan mempercepat pencairan program penanggulangan banjir di Ibu Kota.

"Saya berharap gubernur menginstruksikan jajarannya terkait pencairan anggaran. Jangan pelit keluarkan anggaran banjir," kata Ida saat dihubungi, Rabu, 23 September 2020.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah jangan beralasan bahwa anggaran saat ini bakal difokuskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Menurut dia, anggaran penanggulangan banjir tidak kalah penting dari penanganan wabah ini.

"Jangan buat alasan semua untuk menanggulangi Covid-19. Saya juga tidak mau dengar bahwa gubernur dan jajarannya alasan konsentrasi Covid-19."

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 5,2 triliun untuk program penanggulangan banjir hingga tahun 2022. Anggaran tersebut nantinya bakal didapatkan dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur badan usaha dari Kementerian Keuangan.

"Total keseluruhan anggaran yang di ajukan itu untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf dalam rapat pengendalian banjir yang diunggah di akun YouTube DKI, Rabu, 5 Agustus 2020.

Pemerintah DKI mendapatkan pinjaman dari PT SMI untuk program pemulihan ekonomi nasional sekitar Rp 12,5 triliunan. Pinjaman akan diberikan bertahap selama dua tahun. Tahun ini, kata dia, anggaran yang dibutuhkan untuk program penanggulangan banjir mencapai Rp 1,72 triliun, tahun depan Rp 2,83 triliun dan tahun 2022 mencapai Rp 744,3 triliun.

Anggaran tahun ini, bakal digunakan untuk pembangunan polder pengendali banjir yang isinya perencanaan dan kontruksi polder. Anggarannya mencapai Rp 183,3 miliar.

Pemerintah rencana akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, Teluk Gong, Green Garden, Mangga Dua, Marunda, Pulomas, dan Kamal.

Selain itu, pemerintah akan merevitalisasi pompa pengendali banjir yang menjadi kewenangan daerah yang tersebar di lima wilayah Ibu Kota. "Anggaran revitalisasi pompa tahun ini Rp 111 miliar," ujarnya.

Pemerintah juga menganggarkan Rp 229,2 miliar untuk pembangunan waduk pengendali banjir. Kemudian tahun ini pemerintah telah memprogramkan peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebesar Rp 552 miliar dan pembangunan vertikal drainase atau sumur resapan Rp 750 miliar.

Selain itu, pemerintah juga telah memprogramkan pembangunan flood supporting informastion system atau sistem informasi banjir. Tahun ini, pemerintah akan membeli alat ukur curah hujan untuk 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi.

Pemerintah juga akan membeli alat pengukur debit di 13 aliran kali, serta memasang kamera pengintai di 20 lokasi tahun ini dan tahun 2021 di 40 lokasi. Anggaran sistem informasi banjir tahun ini dianggarkan Rp 1,6 miliar dan tahun depan Rp 4 miliar. "Itu tujuannya untuk membeli alat pengukur debit alat ukur curah hujan dan CCTV."