Pilkada Depok 2020, Pemilih di Tiap TPS Maksimal 500 Orang

Jumat, 25 September 2020 01:31 WIB

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Depok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok akan memperbanyak jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada Depok 2020 untuk mencegah kerumunan saat pandemi Covid-19.

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengatakan jumlah TPS di Kota Depok ditambah dari 3417 menjadi 4015 atau bertambah sebanyak 598 TPS.

“Ini konsekuensi kita melakukan pembatasan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS,” kata Nana usai pengumuman nomor urut paslon Pilkada Kota Depok, Kamis 24 September 2020.

Nana mengatakan, pembatasan jumlah pemilih tersebut telah diatur dalam PKPU No 13 tahun 2020 Pasal 68. Sesuai rapat pleno, KPU Kota Depok membatasi maksimal satu TPS 500 orang.

“Dalam gelaran Pilkada kali ini, selain kita harus melakukan tahapan secara baik kita juga harus betul-betul mematuhi ketentuan penerapan protokol kesehatan,” kata Nana.

Advertising
Advertising

Selain membatasi jumlah orang dalam TPS, Nana juga mengatakan, akan diatur jadwal kedatangan pemilih pada tiap-tiap TPS saat Pilkada Serentak 9 Desember 2020 itu.

“Kemudian pemilih yang datang tidak menggunakan masker kita berikan masker, juga dicek suhu tubuhnya, serta tinta tidak dicelup seperti biasa tetapi diteteskan,” kata Nana.

Baca juga: Pilkada Depok 2020, Paslon Berebut Iming-Iming Uang Dana

Nana melanjutkan, protokol kesehatan juga berlaku bagi petugas pemungutan suara, “Petugas kami sebelum melakukan tugasnya dilakukan rapid test terlebih dahulu dan sebelum TPS dibuka ada penyemprotan disinfektan,” kata Nana.

Nana mengatakan, meski digelar di masa pandemi Covid-19, diharapkan tidak menurunkan target pemilih dalam Pilkada Depok 2020 ini. “Kami mengacu pada apa yang telah ditargetkan oleh pimpinan kami pada tingkat pusat, yakni 77,5 persen tingkat partisipasi yang kami canangkan,” kata Nana.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

16 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

16 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

16 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

18 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

18 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

21 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya