TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 jawa Barat, akan berkantor di Depok.

“Mulai minggu depan, mungkin saya akan berkantor di Kota Depok seminggu sekali untuk memastikan penanganan Covid-19 di Bodebek) bisa lebih terkoordinasi,” kata dia, dikutip dari rilis, Selasa, 29 September 2020.

Ridwan Kamil memutuskan itu dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diikutinya virtual di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa, 29 September 2020. Rapat koordinasi tersebut membahas percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien Covid-19.

Ridwan Kamil mengatakan, dirinya sengaja akan berkantor di Depok untuk mengawasi langsung penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Bobebek, yang meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Dari zona tersebut sekitar 70 persen kasus Covid-19 di Jawa Barat berasal.

Baca juga : Ridwab Kamil Sebut Zona Merah Covid-19 Bodebek Meluas: Kini Ada 3

Gugus Tugas Jawa Barat mencatat pada periode 21-27 September 2020, Kota Depok mencatatkan kasus positif terbanyak dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Tercatat 1.099 kasus positif berasal dari Kota Depok, disusul Kota Bekasi 962 kasus, Kabupaten Bekasi 512 kasus, Kabupaten Bogor 465 kasus, serta yang terendah di zona tersebut yakni Kota Bogor dengan 228 kasus.

Sepuluh besar rumah sakit rujukan di Jawa Barat yang merawat pasien Covid-19 juga berasal di zona tersebut. “Secara umum memang dari seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dari sebelas rumah sakit tersibuk yang mengurus (kasus) Covid-19 itu 9 ada di Bodebek,” demikian Ridwan Kamil.

Gugus Tugas Jawa Barat menempatkan Kota Depok dalam kriteria berat untuk ketersediaan ruang rawat inap jenis ICU (Intensive Care Unit) dan HCU (High Care Unit), sehingga dinilai perlu mendapat penambahan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan. “Dan Depok ini paling kritis dari catatan statistik kami sudah di atas 80 persen (tingkat keterisiannya),” kata Ridwan Kamil.

<!--more-->

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menambahkan, zona Bodebek membutuhkan timi khusus untuk penanganan kasus Covid-19.

Bodebek diusulkannya menggunakan skema subsidi silang untuk perawatan pasien Covid-19 sehingga warga Bodebek bisa mendapat fleksibilitas layanan fasilitas kesehatan dan tidak terikat asal domisilinya.

“Kami sudah koordinasikan untuk Bodebek ini ingin (ada) satu tim yang kokoh dan kompak. Jadi, nanti ada subsidi silang. Kalau (rumah sakit di) Depok penuh, nanti (warga) KTP Depok boleh (dirawat) di Bogor atau sebaliknya. Saat ini sedang kami kondisikan,” kata Ridwan Kamil.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gugus Tugas Jawa Barat membentuk tim khusus. Salah satu tugasnya untuk melakukan verifikasi klaim biaya perawatan pasien Covid-19 dari seluruh rumah sakit di Jawa Barat dengan dibantu BPJS Kesehatan.

“Tim khususnya dibentuk saja, nanti saat Pak Ridwan (Gubernur Jabar) ada di Depok atau sekitarnya itu untuk membantu verifikasi semua rumah sakit, sehingga tidak ada lagi masalah cash flow ke depan. Sekaligus dari BPJS daerah itu mungkin ikut membantu asistensi (rumah sakit) supaya paham,” kata Luhut, dikutip dari rilis, Selasa, 29 september 2020.

Luhut mengatakan, pemerintah juga menyiapkan tambahan 34 tempat tidur khusus untuk ruang ICU di rumah sakit di Kota Depok. Fasilitas tambahan ini dimintanya bisa digunakan oleh pasien Covid-19 dari daerah lain di Bodebek.

“Mulai efektif besok (30 September 2020), ada 34 bed additional untuk ICU di Depok. Jadi, untuk area Bogor saya kira bisa di-cover (di Kota Depok). Hari ini atau mungkin besok paling lambat nurse-nya akan masuk, kalau dokter tidak ada masalah, kemudian obat kita ikutkan semua. Nanti, Pak Ridwan bisa lihat (monitor ke lapangan),” kata Luhut.

Salah satu daerah yang bisa disangga dengan tambahan tempat tidur ruang rawat ICU ini adalah Bogor.

AHMAD FIKRI