Polisi Akui Halau Buruh dari Daerah yang Akan Berdemo Tolak Omnibus Law di DPR
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Martha Warta Silaban
Senin, 5 Oktober 2020 18:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan polisi menghalau massa buruh yang akan berdemo tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Salah satu caranya dengan mencegat para pendemo di titik keberangkatan mereka dari luar Jakarta.
"Ada beberapa titik (dari luar Jakarta) yang turun, tapi saat kami dekati dengan humanis, bisa tertangani," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2020.
Baca Juga: KSPI: Rombongan Demo Buruh Tolak Omnibus Law Ditahan di Bekasi dan Tangerang
Adapun alasan polisi menghalau para buruh itu karena selama penerapan PSBB, polisi melarang adanya kerumunan massa di Jakarta. Selain itu, Yusri mengatakan Polda Metro Jaya tak mengeluarkan izin keramaian untuk demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
"Karena dalam Pergub 88 diatur, kerumunan orang lebih dari lima kami bubarkan," kata Yusri.
Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyatakan aparat menahan rombongan massa di titik kumpul di Bekasi dan Tangerang.
"Demo buruh yang rencananya akan dilakukan hari ini di DPR RI disekat oleh aparat keamanan di sejumlah titik di kawasan industri seperti yang terjadi di Bekasi dan Tangerang," kata dia.
Menurut Kahar, demonstran disekat di kawasan industri EJIP Bekasi dan depan kantor Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) (KC FSPMI) Tangerang. Dari foto yang dibagikan Kahar tampak rombongan buruh masih bertahan di titik kumpul."Mereka masih di kawasan atau titik kumpul keberangkatan ke Jakarta," ucap dia.
Hari ini para buruh merencanakan demonstrasi di Gedung DPR sebagai bentuk penolakan Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja. Kahar berujar ribuan buruh akan menggeruduk kantor legislatif itu.
Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini diambil setelah diadakan rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020.
