DPRD DKI Ingin Dilibatkan Sebelum Gubernur Tetapkan PSBB

Reporter

Tempo.co

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 7 Oktober 2020 20:00 WIB

Suasana rapat Bapemperda DPRD DKI membahas pasal-pasal Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/ Achmad Assegaf

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI ingin ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

Hal ini terungkap saat rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI yang membahas Rancangan Perda tentang Penanggulangan Covid-19.

Berdasarkan masukan dari Bapemperda, dalam Pasal 20 Raperda Covid-19 ditambahkan klausul tentang Pemprov DKI untuk memperhatikan saran dan pendapat DPRD dalam upaya penanggulangan Covid-19, termasuk penerapan PSBB.

“Norma yang kami tambahkan antara lain, karena kebijakan-kebijakan PSBB yang merupakan kewenangan kepala daerah itu berdampak pada seluruh masyarakat DKI Jakarta, maka kami berharap DPRD sebagai representasi masyarakat dilibatkan.

Dilibatkan ataupun paling tidak didengar dalam penetapan PSBB tersebut,” ujar Ketua Bepemperda Pantas Nainggolan kepada media usai rapat di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober 2020.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan Raperda Covid-19 hari ini, sejumlah anggota dewan menyampaikan kekecewaannya kepada Pemerintah Provinsi DKI karena merasa DPRD tidak pernah dilibatkan.

Selain Pantas, anggota Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth juga sempat mengeluhkan kurangnya informasi dan inisiatif dari Pemprov DKI untuk melibatkan DPRD dalam proses pengambilan sejumlah kebijakan, khususnya terkait rem darurat PSBB.

“Kasih kami masukan. Kasih kami, misalnya, seminggu sebelum perpanjangan (PSBB), misalnya ada kode dari Pak Gubernur mau ada perpanjangan PSBB, kasih kami evaluasi-evaluasinya, alasannya apa. Minimal kami kepada masyarakat bisa jelasin,” ujar Kenneth kepada jajaran Pemprov DKI saat rapat.

Pada Senin pekan depan, Pantas Nainggolan mengatakan bahwa rapat akan digelar untuk menghimpun hasil pembahasan Raperda tersebut dan melakukan penyelarasan kembali dengan pihak eksekutif.

“Senin kami bertemu kembali untuk mengkompilasi. Ini kan kami serahkan kepada eksekutif untuk diharmonisasi, diedit lagi. Nanti hari Senin kita liat apakah sudah persis sama seperti apa yang kita bicarakan. Kalau masih kurang sinkron, kita sinkron-kan,” ujarnya.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

39 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

51 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya