Epidemiolog Perkirakan Kasus Covid-19 Meningkat Seminggu Pasca-Demo

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 9 Oktober 2020 11:25 WIB

Sebanyak 12 siswa STM yang akan mengikuti demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja saat menjalani tes swab di Polda Metro Jaya, setelah hasil rapid test mereka reaktif, Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan unjuk rasa yang melibatkan ribuan orang di Jakarta dan sekitarnya berpotensi meningkatkan lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan tersebut bakal terlihat dalam waktu tiga sampai tujuh hari ke depan.

"Bahkan berpotensi menjadi klaster demo. Karena para peserta unjuk rasa tak mematuhi protokol kesehatan," kata Tri saat dihubungi, Jumat, 9 Oktober 2020. Gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai daerah termasuk Jakarta. Sejumlah kalangan menolak disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR pada Senin, 5 Oktober kemarin.

Tri menuturkan penularan kasus saat unjuk rasa sangat berpotensi terjadi jika ditemukan orang yang positif Covid-19. Apalagi saat ini banyak orang yang tidak mengalami gejala saat tertular virus corona.

"Ini yang berbahaya. Kalau ada dua orang saja saat di dalam kerumunan bisa menularkan. Apalagi kalau ada puluhan yang positif. Penularan akan semakin besar."

Tri memperkirakan peningkatan kasus di DKI bisa mencapai 1.500-2.000 kasus per hari pada pekan depan. Bila itu terjadi, kata Tri, unjuk rasa yang dilakukan kemarin telah menjadi klaster Covid-19 yang baru di Ibu Kota.

Advertising
Advertising

"Kalau penambahan tidak ada atau masih berada di kisaran 900 sampai 1.000 kasus per hari di Jakarta, artinya probabilitas pendemo yang kena sedikit," ujarnya. "Kalau dari hasil tes kemarin dengan peserta unjuk rasa yang reaktif cukup banyak dan itu yang menimbulkan risiko."

Berita terkait

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

42 hari lalu

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Baca Selengkapnya

4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

52 hari lalu

4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.

Baca Selengkapnya

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

59 hari lalu

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis

Baca Selengkapnya

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.

Baca Selengkapnya

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

24 Januari 2024

PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan PHK sebagai kedok.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

11 Januari 2024

Cak Imin Janji Revisi UU Ciptaker Jika Menang Pilpres 2024, Singgung Kontrak Kerja, Hak Normatif Pekerja..

Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kepentingan bersama.

Baca Selengkapnya

Kasus Covid-19 Melonjak 200 Persen, Wali Kota Depok Terbitkan Surat Edaran Berisi 8 Imbauan

6 Januari 2024

Kasus Covid-19 Melonjak 200 Persen, Wali Kota Depok Terbitkan Surat Edaran Berisi 8 Imbauan

Wali Kota Depok menerbitkan surat edaran berisi delapan poin imbauan. Hal yang mendasari SE ini karena kasus Covid-19 di Depok melonjak.

Baca Selengkapnya

Top 3 Metro: Pembangunan Rumah Mewah di Menteng, Tanggapan Bawaslu Jakpus akan Dilaporkan ke DKPP

4 Januari 2024

Top 3 Metro: Pembangunan Rumah Mewah di Menteng, Tanggapan Bawaslu Jakpus akan Dilaporkan ke DKPP

Berita Top 3 Metro kemarin membahas tentang pembangunan rumah mewah di Menteng, Bawaslu Jakpus akan dilaporkan ke DKPP, kasus Covid-19 di Depok.

Baca Selengkapnya

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

30 Desember 2023

Anies Kritik Omnibus Law Cuma Buat Pengusaha Besar: Nelayan Masih Susah Urus Perizinan

Anies Baswedan mengkritik omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha besar.

Baca Selengkapnya