Wagub DKI Minta Polisi Tak Terprovokasi Massa Demo 1310 Omnibus Law
Reporter
Imam Hamdi
Editor
Martha Warta Silaban
Selasa, 13 Oktober 2020 16:49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta polisi tidak melakukan tindakan represif terhadap pengunjuk rasa menolak Omnibus Law, pada Selasa, 13 Oktober 2020. Politikus Gerindra itu berharap polisi tetap sigap dan persuasif dalam menjaga aksi unjuk rasa massa yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Ibu Kota.
"Harapan kami aparat tidak terprovokasi karena di setiap aksi demo biasanya ada saja yang menyusup, yang ditunggangi atau ada yang emosi daripada aksi-aksi unjuk rasa," kata Riza di Balai Kota DKI hari ini. "Kami apresiasi aparat yang bisa tetap sabar, tenang dan disiplin dan tidak terprovokasi oleh aksi unjuk rasa."
Baca Juga: Demo Aksi 1310 Omnibus Law, PA 212 Klaim Jumlah Massa Hingga 10 Ribu
Hari ini, elemen PA 212, GNPF Ulama, FPI dan HRS Center akan menggelar demo tolak UU Cipta Kerja bertajuk Aksi 1310 di depan Istana Merdeka. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan polisi telah menerima pemberitahuan terkait unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan diikuti 1.000 orang.
Politikus Gerindra itu juga mengimbau massa yang mengikuti unjuk rasa tidak melakukan aksi anarkis. Sebabnya, pada aksi unjuk rasa beberapa hari lalu, sejumlah fasilitas publik di Ibu Kota rusak hingga menimbulkan kerugian puluhan miliar rupiah.
"Ini sangat merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna transportasi umum," katanya. Sejumlah fasilitas publik yang rusak pada unjuk rasa massa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di antaranya halte, stasiun, lampu merah, CCTV, pembatasan jalan hingga cermin dan pos polisi.
Menurut dia, masyarakat bebas menyalurkan aspirasinya melalui unjuk rasa karena diatur undang-undang. Bahkan masyarakat juga bisa mengajukan judisial review terhadap undang-undang yang mereka anggap tidak baik untuk rakyat kecil itu.
"Kami menghormati ada yang sudah mengajukan, kemudian dialog persuasif, dan demo adalah pilihan terakhir," ujarnya. "Namun kami hormati dan kami minta dilakukan secara baik, damai, dan harapan kami terus menjaga jarak dan tidak ada kerumunan."
