TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, menilai ketidakharmonisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan anggota DPRD juga dipengaruhi hasrat politik yang berbeda. Imbasnya, menurut dia, segala hal soal Anies, mulai dari kebijakan politik dan narasi lainnya pasti bertabrakan dengan dewan dari partai oposisi.

"Apalagi sekarang ada tambahan amunisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang anti Anies banget," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Mayoritas partai di Kebon Sirih, Jakarta Pusat kini tidak mendukung Anies. Hanya ada dua partai pendukung, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hubungan Anies dan legislatif yang tak harmonis juga dipicu perseteruan Pilkada DKI 2017.

"Makanya begitu banyak kebijakan Anies yang kemudian diprotes, dikomplain, di-bully, dan seterusnya. Ini adalah efek dari konflik politik yang tidak berkesudahan," kata dia.

Konflik ini berpotensi menghambat pembuatan kebijakan yang memerlukan persetujuan DPRD DKI. Walau begitu, kata Adi, Anies bisa saja menggunakan cara 'tangan besi'. Maksudnya, Anies menerbitkan regulasi melalui produk hukum yang tidak butuh melibatkan dewan, seperti peraturan gubernur.

"Kalau memang DPRD menyandera, terlalu menginterupsi kebijakan Anies, Anies tinggal bikin kebijakan-kebijakan sendiri saja. Karena, Anies itu dipilih langsung oleh warga Jakarta, bukan DPRD," ucapnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI menanggap tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik antara eksekutif dan legislatif Jakarta. Padahal, Ketua Fraksi Basri Baco menilai, kedua lembaga ini harus akur dan sejalan, sehingga rakyat terurus dengan baik. Untuk itu, Basri berujar, perlunya harmonisasi komunikasi politik Anies dengan DPRD.