TEMPO.CO, Jakarta - Sudah sejak 6 Oktober lalu, buruh dari Provinsi Banten mencoba ikut demonstrasi ke Jakarta guna menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja. Namun menurut Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya, Ibas, para buruh Banten selalu dicegat oleh kepolisian.

"Salah satu tempat penyekatannya ada di Tiga Raksa," ujar Ibas di sela-sela unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020.

Pada hari ini, FSPMI yang tergabung dalam aliansi Buruh Banten Bersatu akhirnya bisa menembus Ibu Kota. Menurut Ibas, ada sekitar 2 ribu buruh dari FSPMI yang rencananya ikut aksi. Namun, jumlah itu tergerus lantaran buruh pergi secara terpisah ke Ibu Kota.

"Mereka mulai terpecah belah karena cari jalan sendiri-sendiri, hanya bisa lolos sekitar 700-an," ujar Ibas.

Ibas mengatakan, kali ini buruh Banten tidak lewat dari jalanan utama agar bisa ke Jakarta. Mereka memilih untuk menggunakan jalan-jalan kecil untuk menghindari pemblokiran oleh polisi.

"Akhirnya lewat gang-gang. Baru kali ini lolos, kucing-kucingan kita," ujar Ibas.

Sesampainya di Jakarta, buruh Banten itu bergabung dengan aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK. Namun, mereka juga tidak mampu menembus ke depan Istana Merdeka, kantor Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kepolisian melakukan sterilisasi sekitar satu kilometer dari depan Istana. Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dengan kawat berduri dan barrier beton. Massa hanya mencapai titik terjauh di Patung Arjuna Wijaya.

Buruh menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu guna membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui rapat paripurna pada 5 Oktober lalu, DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law.