Fraksi PDIP Minta DKI Pulihkan Kapasitas Transjakarta di PSBB Transisi, Sebab...

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 11 November 2020 07:30 WIB

Bus Transjakarta terparkir saat menurunkan penumpang di kawasan integrasi antar moda di Stasiun Tanah abang, Jakarta, Rabu, 4 November 2020. Penghargaan tersebut diraih DKI Jakarta berkat dua kebijakan transportasi, keduanya antara lain integrasi antar-moda transportasi dan upaya menciptakan jalan lingkungan yang ramah pejalan kaki serta pesepeda. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemerintah DKI membuka 100 persen kapasitas Transjakarta pada masa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Transisi.

"Saya juga menyorot kapasitas Transjakarta dipulihkan saja 100 persen. Agar tidak ada penumpukan penumpang," kata Ima melalui pesan singkat, Selasa, 10 November 2020.

Menurut dia, dengan pembukaan 100 persen kapasitas mobilitas warga DKI jadi lebih tinggi. Yang penting, kata dia, protokol kesehatan diawasi dengan ketat dan semua penumpang wajib menggunakan masker.

Baca juga : Transjakarta Berikan Layanan Gratis Selama Dua Pekan di Dua Rute Baru

Di sisi lain, Pemerintah DKI juga mesti tegas dalam mengawasi operasional perkantoran. Menurut dia, jika kebijakan protokol 50 persen kapasitas di perkantoran dipatuhi maka penumpukan penumpang orang di transportasinya umum maupun di jalan tidak akan terjadi pada jam pergi dan pulang kantor.

"Tidak akan padat seperti saat ini," ujarnya. "Pemprov harus lebih tegas menindak perusahaan yang nakal dan main-main dengan peraturan. "

Advertising
Advertising

Selain itu, Pemprov DKI juga harus memilih opsi untuk membuka tempat hiburan. Sebabnya, ia melihat masyarakat sudah lebih disiplin sekarang. "Jadi opsi ini bisa jadi opsi untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta."

Anies memperpanjang lagi PSBB Transisi selama 14 hari ke depan terhitung sejak 9-22 November 2020. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1100 Tahun 2020 yang diteken Anies pada 6 November 2020.

PSBB transisi bakal berlanjut 14 hari apabila kasus positif Covid-19 tak naik signifikan. Akan tetapi, transisi dihentikan jika ada lonjakan penambahan kasus.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

30 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

49 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

52 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

52 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya