Pandu Sebut Tak Ada Klaster Covid-19 Petamburan, Anggota DPRD DKI: Itu Politis

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 25 November 2020 15:25 WIB

Petugas kesehatan mengambil sampel darah warga saat mengikuti rapid test massal di SDN Petamburan 01, Petamburan, Jakarta, Senin, 23 November 2020. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar rapid test massal gratis untuk warga di sekitar Kelurahan Petamburan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menganggap pernyataan tidak ada klaster Covid-19 dari kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat bersifat politis.

Sebab, ucapan itu dilontarkan oleh Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia yang membantu pemerintah DKI menganalisis data Covid-19.

"Saya melihat ini pernyataan yang lebih politis daripada ilmiah," kata dia dalam keterangan video yang dikirim kepada Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Baca juga: Dinas Kesehatan DKI Sebut Petamburan Masih Zona Kuning, Kasus Aktif Covid-19 Turun

Gilbert meragukan kemampuan Pandu sebagai seorang epidemiolog. Dia lantas mempertanyakan latar belakang dan keahlian Pandu. "Kalau bukan ahli epidemiologi, misalnya ahli statistik, ya tentu ngaco," ucap politikus PDIP ini.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Pandu menganggap tak ada klaster dari Petamburan. Data yang diperolehnya dari pemerintah DKI Jakarta justru memperlihatkan meningkatnya pasien positif Covid-19 dari klaster keluarga usai libur panjang pada 28 Oktober-1 November.

Anggota Komisi B DRPD ini menilai pernyataan Pandu terlalu prematur. Dia juga sangsi dengan data dan klasterCovid-19 pemerintah DKI. "Saya selama ini sangat meragukan data yang ditampilkan oleh DKI," ujarnya.

Kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat terjadi pada Sabtu, 14 November 2020. Massa yang mayoritas mengenakan pakaian serba putih memadati kawasan rumah pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab malam itu. Mereka hendak menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus akad nikah putri Rizieq.

Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Muhammad Budi Hidayat menuturkan ada 30 kasus positif Covid-19 di Petamburan, 50 kasus positif di Tebet. Dia merujuk pada data per 19 November dan hasil PCR di Laboratirum Kesehatan Daerah (Labkesda) pada 21 November. Budi tidak menyebutkan adanya klaster Covid-19 di Petamburan ataupun Tebet.

DEWI NURITA

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

20 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

30 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

41 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

49 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

52 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

53 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

53 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya