Petugas TPS memikul logistik pilkada menuju TPS Kampung Cibuluh di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 26 Juni 2018. KPU Provinsi Jawa Barat mendistribusikan logistik secara serentak ke 74 ribu TPS. ANTARA/Raisan Al Farisi
TEMPO.CO, Cianjur -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak menerima usulan dari tiga rumah sakit di wilayah setempat terkait jumlah pasien yang akan menyalurkan aspirasinya pada Pilkada 2020 Cianjur 9 Desember 2020.
Sehingga tercatat 160 orang pasien yang menjalani isolasi tidak dapat menyalurkan aspirasinya.
Komisioner KPU Cianjur, Anggy Shofia Wardani saat dihubungi mengatakan tidak tersalurkannya aspirasi seratusan lebih pasien Covid-19 yang menjalani isolasi di rumah sakit karena hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengajuan dari dinas kesehatan atau rumah sakit terkait DPPH atau pemilih pindahan.
"KPU melayangkan surat ke dinkes dan rumah sakit terkait pemilih pindahan yang akan menyalurkan aspirasinya di TPS khusus sejak 3 Desember, diikuti dengan surat dari KPPS setempat, namun hingga 8 Desember tidak ada jawaban, seharusnya tanggal 6 Desember sudah ada jawaban," katanya, Kamis 10 Desember 2020.
Akibatnya 160 orang pasien Covid-19 yang memiliki hak suara, namun sedang menjalani perawatan atau isolasi di rumah sakit, tidak mendapatkan hak pilihnya karena tidak ada pengajuan hingga hari H Pilkada 2020, namun pasien yang menjalani isolasi di vila khusus sebanyak 50 orang dapat menyalurkan aspirasinya karena sudah terdaftar.
Pihaknya, ungkap dia, tidak dapat memberikan form perpindahan ke pemilik selaku pengguna hak, selama tidak ada pengajuan dari pihak terkait termasuk pemilih."Kalau KPU memindahkan begitu saja, akan salah nantinya, sehingga diperlukan surat pengajuan," katanya.
Humas RSUD Cianjur Diana, mengatakan pihaknya sudah mengajukan usulan daftar pemilih khusus ke KPU Cianjur 8 Desember, bahkan telah berkoordinasi dengan KPPS terkait pemilihan untuk pasien isolasi di rumah sakit. Bahkan pihaknya mengakui telah mendapat surat dari KPU Cianjur per tanggal 3 dan 7 Desember.
"Untuk masalah teknis kami kurang tahu, kami sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan memberikan jawaban tanggal 8 Desember, kalau lain-lain saya kurang mengerti," katanya.
