TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Bike to Work Putut Soedarjanto mengapresiasi keseriusan pemerintah DKI Jakarta membangun transportasi hijau. Dia melihat adanya proses pembangunan fasilitas untuk mendukung transportasi hijau di Ibu Kota dalam tiga tahun belakangan ini.

"Tiga tahun terakhir ini betul-betul menjadi momentum yang sangat baik bagi kami teman-teman pengguna sepeda sebagai alat transportasi," kata dia dalam diskusi virtual Jakarta Development Collaboration Network (JDCN), Kamis, 17 Desember 2020.

Transportasi hijau yang dimaksud adalah penyediaan sarana-prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda hingga integrasi angkutan umum massal. Menurut Putut, transportasi hijau seharusnya terbangun juga di seluruh kota Indonesia.

Baca juga: Komunitas Bike To Work: Infrastruktur Komponen Penting Keselamatan Pesepeda

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menerangkan empat prioritas penanganan permasalahan transportasi di Ibu Kota. Pertama, membangun trotoar untuk pejalan kaki.

Kedua, penyediaan transportasi non bermotor atau non motorized transportation, seperti sepeda dan kendaraan listrik. Ketiga, pengintegrasian infrastruktur angkutan umum atau integrasi antar moda.

"DKI memiliki transjakarta, ada pembangunan KRL, MRT, LRT, tapi sebelumnya semua moda ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri," kata dia.

Keempat, penanganan terhadap kendaraan pribadi dengan melakukan disinsentif. Misalnya dengan memperluas kebijakan ganjil genap sejak 2019, melarang kendaraan pribadi parkir di pusat kota, dan meningkatkan tarif parkir.