Semester Genap, Pemprov DKI Jakarta Akhirnya Tetap Berlakukan Belajar dari Rumah

Reporter

Adam Prireza

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 2 Januari 2021 10:02 WIB

Petugas membersihkan ruangan kelas saat melakukan persiapan pembukaan sekolah tatap muka di SMA 30, Jakarta, Senin 14 Desember 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memutuskan untuk memperbolehkan sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Pemprov DKI Jakarta, lewat Dinas Pendidikan, tetap memberlakukan pembelajaran atau belajar dari rumah pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2020/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana mengatakan di masa pandemi ini mereka memprioritaskan kesehatan dan keamanan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan.

Menurut Nahdiana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berhati-hati dalam mengabil keputusan tersebut. “Pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan, sehingga seluruh sekolah di DKI Jakarta tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah (BDR),” kata Nahdiana pada keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Januari 2020.

Baca juga : DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Rencana Rem Darurat: Jangan Korbankan Pengusaha

Meski begitu, kata dia, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap mempersiapkan pembelajaran atau belajar tatap muka. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mempersiapkan rencana pembelajaran tersebut.

Advertising
Advertising

Dinas Pendidikan, kata Nahdiana, telah menerima beberapa rekomendasi demi menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik dalam kebijakan pembelajaran tatap muka.

Nahdiana mengatakan Dinas Pendidikan Telah menyiapkan laman Siap Belajar yang digunakan untuk melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang ada di Ibu Kota.

Adapun laman itu mengukur kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semester genap TA 2020/2021.

Ia menyebut setiap butir penilaian yang ada di laman tersebut sesuai dengan standar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 1130 Tahun 2020, serta pedoman yang dikeluarkan oleh Unesco dan OECD.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dinas Kesehatan DKI JAkarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pakar pendidikan, mitra pendidikan, serta orang tua murid dalam menyusun standar asesmen tersebut.

Adapun hasil dari asesmen itu menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk menentukan sekolah yang siap dan dapat menerapkan pembelajaran campuran, kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran dari rumah. “Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria dalam asesmen tersebut akan menjadi sekolah model dalam pelaksanaan blended learning di wilayah DKI Jakarta,” tutur dia.

ADAM PRIREZA

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

20 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

21 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

52 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

53 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

54 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

55 hari lalu

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.

Baca Selengkapnya