TEMPO.CO, Depok -Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menilai penanganan Covid-19 di Kota Depok masih perlu banyak dievaluasi untuk mengubah status dari resiko tinggi atau zona merah ke zona yang lebih aman.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, penanganan yang dilakukan saat ini oleh pemerintah kota belum maksimal, sehingga tidak heran jika Kita Depok bertahan di zona merah selama 4 pekan hingga saat ini.

Baca juga : Kapolres Sebut Kamoung Tangguh Mampu Nihilkan Kasus Covid-19

“Salah satu contohnya, kita nggak punya (banyak) ambulance, ada kasus satu keluarga sudah positif, orang yang tinggal di rumahnya mau periksa, jalan sendiri naik angkot, jadi jangan heran kalau kita merah terus,” kata Ikra saat dikonfirmasi, Senin 11 Januari 2021.

Ikra mengatakan, dengan peraturan pemerintah yang ada tentang penanganan Covid-19, memang memungkinkan Pemerintah Kota melakukan tindakan-tindakan kedaruratan sendiri tanpa DPRD.

Namun, hal itu justru akan membuat penanganan tidak saling sinergi dan tidak sedikit anggaran yang tidak dilaporkan penggunaannya.

“DPRD itu tidak banyak tahu soal penanganan Covid-19 di Kota Depok, saya pengen evaluasi dulu ini seperti apa, kurangnya dimana, cari solusinya jangan bilang siap-siap aja,” kata Ikra.

Ikra menyebut, selama pandemi melanda Kota Depok kurang lebih 10 bulan, sudah sebanyak Rp 200 miliar APBD dilakukan refocusing.

“Kalaupun sampai Rp 500 miliar nggak masalah, yang penting jelas buat apa dan memang ditujukan untuk mengatasi,” kata Ikra.

Sebagai informasi, pada Senin 11 Januari 2021, masih ada 3.874 orang positif Covid-19 di Kota Depok. Jika di total keseluruhan, kasus Covid-19 di Kota Depok sudah mencapai 19.824 kasus, dengan rincian 15.484 orang sembuh, dan 466 orang meninggal dunia.

Sejak awal Desember 2020, hingga hari ini status resiko penularan Covid-19 di Kota Depok masih tinggi alias zona merah. Jika dihitung sudah 4 pekan lebih kota belimbing ini beresiko tinggi penyebaran Covid-19.

ADE RIDWAN Y