DKI Cairkan Bansos Tunai ke 1,1 Juta Keluarga Mulai Pekan Ini

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Senin, 11 Januari 2021 17:50 WIB

Petugas PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga RW 05 di kawasan Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2021 untuk empat bulan kedepan senilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan secara langsung kepada warga melalui petugas PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bakal mendistribusikan bantuan sosial atau bansos tunai melalui Bank DKI mulai pekan ini. "BST pemprov baru akan diberikan pekan ini," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Jufraini melalui pesan singkat, Senin, 11 Januari 2011.

Ia menuturkan pendistribusian yang bakal diberikan dari Pemerintah DKI mewajibkan seluruh penerima menggunakan aturan dan layanan perbankan. pendistribusian bantuan sosial atau bansos tunai bakal dilakukan dengan dua skema.

Bansos tunai yang diberikan Pemerintah DKI kepada 1,1 juta kepala keluarga akan diberikan melalui rekening Bank DKI. Sedangkan bansos tunai yang diberikan Kementerian Sosial kepada 750 ribu kepala keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 bakal disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Bansos Covid-19 Tunai Belum Bisa Dicairkan Bulan Ini, Ada Apa?

Berdasarkan surat dari Dinas Sosial DKI, bantuan langsung tunai atau BLT dari Kemensos bakal diberikan untuk warga di Jakarta Pusat, Jakarta Utara Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Advertising
Advertising

"Nominal bantuan dari Kemensos juga Rp 300 ribu per bulan," katanya. Bantuan sosial dari Kemensos dan DKI bakal diberikan selama empat bulan.

Pemerintah bakal mendistribusikan kartu ATM Bank DKI untuk penyaluran bantuan langsung tunai di sejumlah sekolah negeri di Ibu Kota. "Distribusi kartu ATM BST akan dilaksanakan mulai Januari 2021 di sekolah dasar hingga menengah atas yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

3 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

11 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

13 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

13 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

14 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

15 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

15 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

15 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

15 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya