Komisi E DPRD DKI Sebut Sulit Terapkan Lockdown di Jakarta, Sebab...

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 18 Januari 2021 14:48 WIB

Pengunjung berada di kawasan wisata Ancol, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. PT Taman Impian Jaya Ancol kembali membuka kawasan wisata Ancol mulai 12 Oktober 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menilai keputusan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Ketat sudah tepat dilakukan Pemerintah DKI ketimbang lockdown.

Menurut dia, pemerintah sulit untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown karena harus tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi.

"Kami melihat PSBB Ketat ini cara yang terbaik. Ini solusi yang benar dan tepat. Kesehatan memang nomor satu, tapi ekonomi tetap harus tumbuh," kata Iman saat dihubungi, Senin, 18 Januari 2021.

Menurut ketua komisi DPRD DKI yang membidangi kesehatan itu, implementasi pengetatan selama pembatasan sosial ini memang perlu diperketat lagi. Terutama pada pedagang kaki lima yang belum diatur dengan baik.

Baca juga : PSBB Ketat di DKI, Jam Operasional KRL Jabodetabek Sampai Pukul 22.00 WIB

Banyak pedagang kaki lima dan lainnya masih buka dan menerima pelanggan melewati pukul 19.00. Padahal selama pengetata ini operasional sektor usaha nonesensial dibatasi hingga pukul 19.00.

"Harusnya pelanggaran jam operasional pedagang kaki lima ini ditertibkan. Pemerintah harus berlaku sama dengan pandang bulu baik di dalam mau atau di pinggir jalan."

Advertising
Advertising

Menurut Iman, pemerintah masih bisa mencegah penularan Covid-19 melalui limitasi 25 persen kapasitas sektor usaha yang ketat. "Jadi masyarakat juga mesti membantu. Kita tidak mau karantina wilayah diterapkan, makanya harus sama-sama membantu," ujarnya.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Ibu Kota, belum maksimal. Walhasil penularan Covid-19 masih sulit Dikendalikan.

"Kalau mau PSBB seperti ini harus dilakukan dengan serius. Kalau mau lebih baik dilockdown atau PSBB tingkat berat," kata Tri.

Tri melihat pembatasan sektor usaha hingga 25 persen tidak dilaksanakan dengan serius. Hal itu bisa dilihat dari masih padatnya jalan di DKI.

"Kalau memang 25 persen itu ditaati tidak mungkin kepadatan di Jakarta masih seperti sekarang. Kalau 75 persen di rumah pasti Jakarta jauh lebih sepi dari sekarang," ujarnya terkait saran buat melakukan lockdown Jakarta.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Aksi Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika, Columbia University Lockdown Kampus

3 hari lalu

Aksi Mahasiswa Pro-Palestina di Amerika, Columbia University Lockdown Kampus

Mahasiswa pindah dari tenda dan duduki Hamilton Hall. Kampus mulai menskors sebagian pengunjuk rasa pro Palestina dan mengancam memecat yang lain.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

11 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

18 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

28 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

39 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

45 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

47 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

50 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya