TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi B Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai sikap Gubernur Anies Baswedan yang menyerahkan koordinasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kepada pemerintah pusat kurang tepat.

Menurut dia, dari seluruh gubernur di wilayah Jawa-Bali hanya Anies yang menyerahkan koordinasi PPKM itu ke pusat.

Gilbert menengarai ada masalah koordinasi di antara Gubernur DKI, Banten, dan Jawa Barat yang wilayahnya beririsan. “Harusnya mereka duduk bersama seperti saya anjurkan di awal PPKM untuk merumuskan langkah bersama yang seragam,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 22 Januari 2021.

Menurut Gilbert, banyak masyarakat Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang bekerja di DKI. Alhasil, jam buka kantor, alat transportasi, serta faktor lainnya yang berhubungan dengan pengendalian gerak masyarakat dapat dikoordinasikan. “Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali pemda sudah lumpuh seperti bebcana alam yang lalu diambil alih oleh pusat,” ucap Gilbert.

Baca juga : Anies Baswedan Umumkan 11 Bangunan DKI Ramah Pesepeda

Mantan Wakil Rektor Akademik UKI itu merasa Pemerintah Provinsi DKI Jakart, Jawa Barat, serta Banten yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar dapat mengalokasikam dana untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawasan.

Selain itu, Gilbert mengatakan perlu ada kebijakan yang berlaku umum dan seragam terkait Menurut Gilbert, PPKM yang sudah diterapkan hampir dua pekan belum dapat menurunkan angka kasus positif Covid-19 di kawasan Jawa-Bali. “Seperti halnya PSBB yang gagal karena pengawasan yang kurang, dalam pelaksanaan PPKM ini juga terlihat pengawasan kurang dan masyarakat abai,” tutur dia.

Gilbert mengatakan kondisi psikologis masyarakat yang sudah jenuh di tengah pandemi ini kurang diperhitungkan. Menurut dia, perlu ada ketegasan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten.

Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan yang kurang baik secara jumlah maupun pelibatannya, kata dia, perlu diantisipasi dan diatasi. “Masih ada tenaga jumantik, ibu-ibu dasawisma, karang taruna, dan tenaga lain yang bisa diberdayakan sebagai tenaga pengawas lapangan,” kata Gilbert terkait kritiknya ke Gubernur Anies Baswedan.

ADAN PRIREZA