Pemprov DKI Janjikan Bangun Rumah Susun di Kawasan Rawan Banjir, Kapan?
Reporter
Imam Hamdi
Editor
Dwi Arjanto
Sabtu, 13 Februari 2021 19:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI berencana membangun rumah susun di kawasan dataran rendah yang sering terendam banjir.
"Kami cari terobosan di samping mau pindahkan warga ke Rusunawa, di lahan yang dataran rendah akan dibangun rumah susun sewa alias Rusunawa di atasnya," kata Wagub DKI Riza kepada wartawan saat meninjau titik banjir di Jalan Londan Raya RW10, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 13 Februari 2021.
Pembangunan rusunawa di kawasan banjir nantinya dengan konsep yang baru. Nantinya lantai dasar rusun itu dijadikan tempat menampung air saat hujan. Sedangkan saat kemarau lahannya bisa dijadikan tempat parkir atau sosialisasi warga..
Ketua Gerindra DKI itu menuturkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang berada di dataran rendah, yang rawan banjir. Bahkan DKI berada di bawah permukaan laut.
"Banjir masih ada di Jakarta, karena dataran rendah. Lebih rendah dari dataran laut. Setiap tahun muka tanah turun. Ini PR bersama mencegah banjir meski datarannya rendah," ujarnya.
Salah satu daerah yang cukup rendah berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bahkan di kawasan tersebut juga sempat digali tanahnya untuk pembangunan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat.
Sebagian warga masih bertahan karena kesulitan mendapatkan lahan untuk hunian di lokasi lain. "Karena sulit cari tanah masyarakat tinggal di sana tidak mau pindah."
Riza menuturkan Pemerintah DKI berkomitmen dalam penanggulangan banjir di Ibu Kota. Hal ini dibuktikan dari fakta dan data penanganan banjir selama tiga tahun Gubernur DKI Anies Baswedan menjabat ada perubahan signifikan dengan berkurangnya titik genangan, pengungsi, dan ketinggian banjir di DKI.
Baca juga : Pemprov DKI Mau Revisi RPJMD, Fraksi PKS: Pertahankan Program Kesra
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran cukup besar mencapai Rp 5 triliun per tahun. Tahun ini, program penanganan banjir dan Covid-19 menjadi prioritas. Meski terjadi kontraksi ekonomi pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun untuk masing-masing program prioritas itu.
Adapun program penanggulangan banjir di DKI di antaranya membuat codetan, normalisasi atau naturalisasi, pembangunan folder, pompa hingga drainase vertikal.
"Apapun program yang dilaksanakan Pemprov DKI tentu partisipasi masyarakat jauh lebih penting sama-sama hidup sehat dan bersih. Tidak buang sampah sembarangan, membersihkan selokan di lingkungannya bersama-sama," ujarnya.
IMAM HAMDI