TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pengusaha berkontribusi dalam pembangunan sumur resapan karena baru terealisasi 3.964 atau 0,2 persen dari total kebutuhan.
"Nanti harus pakai katalog elektronik. Kami akan usahakan mendorong semua pengusaha yang memiliki produk masukkan ke katalog elektronik," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa 3 Maret 2021.
Wagub DKI mengimbau apabila ada perusahaan yang memiliki kompetensi membangun sumur resapan bisa memasukkan produknya ke dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut dia, cara ini lebih efektif agar pembangunan tak didominasi satu perusahaan saja.
"Supaya banyak pilihan, supaya lebih merata tidak dimonopoli oleh satu dua perusahaan," ujarnya.
Dengan banyak perusahaan dalam katalog elektronik itu, Pemprov DKI Jakarta dapat memilih perusahaan yang mampu memenuhi target pembangunan.
"Silakan siapa saja pengusaha yang memiliki produk-produk terkait sumur resapan masukkan ke katalog elektronik, akan kami input. Kami proses sesuai dengan mekanisme dan aturan. Ada aturan sehingga nanti kami bisa memilih dengan banyak pilihan yang terbaik, yang murah, tentu yang berguna masyarakat," ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta melaporkan hingga kini telah membangun 3.964 sumur resapan, namun jumlah itu masih jauh di bawah kebutuhan sumur resapan di DKI sebanyak 1,8 juta. Pembangunan sumur resapan adalah salah satu upaya pengendalian banjir Jakarta. Wagub DKI sempat mengatakan 1,8 juta sumur resapan itu bukanlah target satu periode kepemimpinan. Riza mengatakan program sumur resapan itu merupakan proyek jangka panjang karena pembuatannya memerlukan waktu.
"Sekarang ada 3.964 sumur resapan yang sudah dibuat. Pertama, perlu kami jelaskan kembali, yang dimaksud Pak Gubernur 1,8 juta itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun, tidak mungkin, itu kebutuhan Jakarta," ujar Riza Patria, 24 Februari lalu.
