Jakarta - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cilliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Heri Mulyono menyebut, pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta terkait normalisasi sungai.

Dia belum memastikan kapan normalisasi mulai dikerjakan.

"Kami masih berkoordnasi dengan Dinas SDA DKI untuk menginventarisasi ruas-ruas yang dapat dilaksanakan pekerjaan normalisasi," kata dia dalam pesan singkatnya, Senin, 8 Maret 2021.

Bambang tak menjawab apakah ada alokasi anggaran normalisasi untuk tahun ini. Sebelumnya, Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, pihaknya telah membebaskan lahan 7,6 kilometer di tepian Sungai Ciliwung pada 2019-2020.

Lahan itu diperuntukkan normalisasi sungai. Menurut dia, sheet pile (turap) beton sudah dapat terpasang di sana. Pengerjaan normalisasi merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWSCC.

Baca juga : DKI Anggarkan Rp 5 Triliun untuk Pembebasan Lahan, PDIP: Yang Dibutuhkan Eksekusi

Hingga 2024, pemerintah DKI juga menganggarkan sekitar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan program normalisasi Sungai Ciliwung.

"Pembebasan lahan tidak murah. Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi, di Sukabumi, ya, beda. Bebaskan lahan dan waduk di Ciawi Sukabumi kurang lebih Rp 1,3 triliun dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup,” tutur Riza di Balai Kota pada Jumat malam, 5 Maret 2021.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung dimulai 2013. Sepanjang 2013-2017, pemerintah sudah membangun tanggul sepanjang 16.388 meter atau 16,3 kilometer. Dari data yang diterima Tempo, BBWSCC harus membangun tanggul sepanjang 33.690 meter atau 33,6 kilometer. Artinya, masih tersisa 17.302 meter atau 17,3 kilometer lagi.

Beberapa rumah di bantaran Sungai Ciliwung harus dibongkar agar normalisasi berjalan. Namun, sejak 2018 normalisasi mandek.

Gubernur DKI Anies Baswedan menolak konsep normalisasi sungai yang harus memasang turap, apalagi sampai menggusur rumah di bantaran. Karena itulah, Anies ingin banjir dicegah dengan naturalisasi sungai.

LANI DIANA | ADAM PRIREZA