TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana untuk tiga perkara berbeda dengan terdakwa Rizieq Shihab pada hari yang sama, yakni Selasa, 16 Maret 2021. Perkara pertama yang menjerat mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu adalah kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

"Untuk kasus Petamburan, perkara nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim," ujar Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal saat dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 10 Maret 2021.

Alex mengatakan, majelis hakim PN Jakarta Timur yang akan memeriksa dan mengadili perkara Petamburan ini adalah Suparman Nyompa, M. Djohan Arifin, dan Agam Syarief Baharudin. Adapun yang bertindak sebagai panitera pengganti adalah Kosasih, dan sebagai penuntut umum, Teguh Suhendro.

Alex mengatakan ada lima dakwaan untuk Rizieq Shihab di perkara ini. Pertama, Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Lemkapi: Ada Pihak Paksakan Kasus 6 Laskar FPI Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Keempat, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelima, Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

<!--more-->

Perkara kedua dengan terdakwa Rizieq Shihab adalah kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Perkara itu memiliki nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim. Susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama dengan kasus Petamburan. Perbedaannya hanya terletak dari nama jaksa penuntut umum.

"Penuntut umum, Diah Yuliastuti," kata Alex.

Dalam perkara Megamendung, ada tiga dakwaan untuk Rizieq. Pertama, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Ketiga, Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Sedangkan perkara ketiga untuk Rizieq Shihab yang juga akan digelar pada 16 Maret mendatang adalah kasus Rumah Sakit Ummi, Bogor. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berbeda dengan dua kasus di atas. Mereka adalah Khadwanto, Mu'arif, dan Suryaman.

Tim penuntut umum di kasus Rumah Sakit Ummi ini terdiri dari Nanang Gunaryanto, Muhammad Syarifuddin, Deddy Sunanda, Tedhy Widodo, Hangrengga Berlian dan Hafiz Kurniawan. Di perkara Rumah Sakit Ummi ini, terdapat tiga dakwaan dari jaksa untuk Rizieq Shihab.

<!--more-->

Dakwaan pertama primair adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan pertama lebih subsidair, yakni Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, dakwaan kedua adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga adalah Pasal 216 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rizieq Shihab sampai kini masih melakukan gugatan praperadilan atas penangkapannya. Kemarin sidang praperadilan berlangsung dengan agenda pembacaan pendapat dari Polri. Tim kuasa hukum Bareskrim Polri yang diketuai Komisaris Besar Hengki meminta agar sidang praperadilan tak dilanjutkan karena persoalan hukum dengan objek yang sama pernah digelar sebelumnya.

M YUSUF MANURUNG