TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa berita Metropolitan menjadi perhatian pembaca pada pekan ini mulai dari Formula E hingga sekolah tatap muka. Berikut rangkumannya:

Formula E

Formula E kembali jadi perbincangan selama satu pekan ini. Sebabnya dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan DKI Jakarta, tercatat transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI pada anggaran 2019 hingga 2020, Gubernur Anies Baswedan telah membayar Rp 983,31 miliar atau hampir Rp 1 triliun kepada Formula E Operations (FEO).

Gelaran balap mobil listrik itu rencananya digelar 2020 namun karena pandemi Corona, acaranya dibatalkan. Meski demikian DKI harus tetap membayar uang komitmen atau commitment fee ke FEO.

"Berdasarkan penelitian transaksi keuangan terkait penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada FEO adalah senilai 53 juta pound Inggris atau setara Rp983,31 miliar," tulis laporan BPK Perwakilan DKI Jakarta, Jumat, 19 Maret 2021.

Adapun rinciannya adalah pada 2019 telah dibayarkan uang senilai 20 juta pound atau setara Rp 360 miliar, selanjutnya pada 2020 fee yang dibayarkan senilai 11 juta poind Inggris atau setara Rp 200,31 miliar, sedangkan bank garansi yang dibayarkan senilai 22 juta pound Inggris atau setara RP 423 miliar.

Karena penundaan Formula E, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang diserahi tanggung jawab mengurus acara ini telah melakukan renegoisasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi senilai 22 juta pound Inggris atau setara Rp 423 miliar. Renegoisasi itu telah disetujui oleh pihak FEO melalui surat tanggal 13 Mei 2020.

"Namun atas fee tahap 1 musim penyelenggeraan 2020/2021 yang telah dibayarkan kepada pihak FEO senilai 11 juta pound Inggris tidak dapat ditarik kembali. Pihak FEO menyatakan fee itu sebagai jaminan keuangan atas potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya," tulis laporan tersebut.

Dengan kondisi pandemi yang dapat dipastikan kapan berakhir, BPK menilai Pemprov DKI belum optimal melakukan renegoisasi dengan FEO yang dapat mempertegas dan memperjelas keberlanjutan kerja sama dan status pendanaan yang telah disetorkan.

Saham Bir

Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang penjualan saham bir milik DKI di PT Delta Djakarta. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang sejak awal kukuh menolak menjual saham milik DKI itu mempersilakan Gubernur Anies Baswedan menggunakan diskresinya untuk melepas saham bir tersebut.

Namun permintaan ini ditolak oleh Anies. Wakil Gubernur Riza Patria mengatakan, Anies tak pernah berpikir untuk menggunakan diskresi dalam upaya menjual saham bir di PT Delta.

Menurut Riza, Pemprov DKI telah mengirimkan lagi surat ke DPRD untuk meminta persetujuan penjualan saham bir tersebut.

"Kami sudah layangkan surat lagi ke DPRD, kami sekarang dalam posisi menunggu respons dan kajian di DPRD yang sebelumnya teman-teman belum berkenan," kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Jumat 19 Maret 2021.

Sebelumnya beberapa fraksi di DPRD DKI telah menyatakan dukungannya kepada Anies. Fraksi itu antara lain, PKS, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan PKB-PPP.

"Itu janji Anies saat kampanye dan sangat realistis untuk menjual saham itu sekarang. Kami sangat setuju dan mendukung kebijakan gubernur," kata Ketua Fraksi PKB dan PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jumat, 19 Maret 2021.

Adapun PSI menolak berkomentar soal penjualan saham bir ini. "Kami tidak mau komentar," anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Milianasari.

Wagub DKI Riza Patria mengatakan uang penjualan saham bir akan digunakan untuk dana penanganan Covid-19, modal ke BUMD yang lainnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

"Tentu semuanya dengan persetujuan dengan teman-teman di DPRD kalau kita bisa menjual mendapatkan sejumlah uang. semuanya dibahas bersama teman teman di DPRD Jakarta," ucapnya.

Baca juga: Dinas Pendidikan DKI Tengah Godok Konsep Percobaan Sekolah Tatap Muka

Sekolah Tatap Muka

DKI tengah menggodok rencana pembukaan sekolah tatap muka. Setidaknya ada 50 sampai 100 sekolah bisa dibuat sebagai percontohan.

"Nanti kita lihat, bisa sampai 50 sekolah bahkan mungkin bisa sampai 1000. Kami liat berapa nanti konfigurasinya mewakili wilayah dari SD sampai SMA," kata Wagub DKI Riza Patria.

Meski demikian, Riza mengatakan belum ada keputusan tentang pembukaan sekolah tatap muka di Jakarta.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai sekolah tatap muka belum siap dibuka di Jakarta.

Alasannya, anak-anak masih rawan tertular Covid-19 di sekolah. Meski jumlah kasus di Jakarta menurun, tapi angka persentase hasil tes positif Covid-19 atau positivity rate-nya masih di atas 10 persen.

"Jadi saya tidak menganjurkan sekolah dibuka di Jakarta," kata dia saat dihubungi, Selasa, 16 Maret 2021.

Tri menyebut, angka kasus harian Covid-19 di Indonesia, khususnya Ibu Kota, memang cenderung menurun. Akan tetapi, penurunan ini juga disertai dengan anjloknya testing. Menurut dia, dari pengetesan 70 ribu spesimen di Indonesia, kini turun hanya 40 ribu per hari.

ANTARA/IMAM HAMDI/ADAM PRIREZA