Jakpro Perkiraan Biaya Formula E Rp 1,23 Triliun, di Luar Commitment Fee

Kamis, 8 April 2021 19:37 WIB

Tim Asistensi Komisi Pengarah Medan Merdeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengambil sampel aspal bekas uji coba lintasan Formula E di kawasan Monas. TEMPO | Kiki Astari

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan perkiraan biaya penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota mencapai Rp 1,23 triliun. Dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta tercatat anggaran itu untuk pelaksanaan balap mobil listrik selama lima tahun pada 2020-2024.

"PT Jakpro mengajukan perkiraan biaya pelaksanaan senilai Rp 1,23 triliun, di luar biaya fee kepada FEO (promotor sekaligus pemegang lisensi Formula E) yang dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga)," demikian bunyi laporan itu yang dikutip Tempo, Kamis, 8 April 2021.

Laporan BPK ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah DKI pada 2019. Laporan terbit pada 19 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut Aryo Wibowo.

PT Jakpro memerlukan anggaran Rp 1,23 triliun untuk biaya konstruksi, organisasi acara, administrasi, asuransi, pemasaran, dan lainnya. Perkiraan biaya tersebut dimasukkan dalam proposal penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakpro 2019-2024.

Rincian PMD yang dibutuhkan antara lain Rp 344,4 miliar (2020), Rp 218 miliar (2021), Rp 221 miliar (2022), Rp 226 miliar (2023), dan Rp 230 miliar (2024). Dengan begitu, totalnya mencapai Rp 1,23 triliun.

Advertising
Advertising

"Kebutuhan biaya PT Jakpro tersebut nantinya akan dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PMD."

Pada 2019, BUMD DKI itu telah mengucurkan dana Rp 439,34 miliar. Realisasi anggarannya terdiri dari sembilan jenis biaya. Pertama biaya bank garansi atas fee senilai GBP 20 juta atau Rp 388 miliar.

Kemudian biaya bank garansi atas peningkatan 10 persen fee musim berikutnya sebesar GBP 2 juta atau Rp 35 miliar. Sisanya untuk biaya issuance bank garansi (Rp 2,08 miliar), infrastruktur sirkuit (Rp 9,43 miliar), dan impact absorber Tecpro (1,98 miliar).

Selanjutnya, biaya karyawan tim Formula E dari Jakpro (Rp 1,48 miliar), penelitian dan studi kelayakan (Rp 811,83 juta), biaya pemindahan kantor (Rp 114,57 juta), serta biaya sewa dan utilitas kantor (Rp 425,3 juta).

Pada tahun yang sama, Dispora DKI juga mengeluarkan dana untuk belanja pembayaran fee Formula E sebanyak Rp 359,99 miliar.

Dalam laporan realisasi anggaran DKI per 31 Desember 2019 termaktub anggaran belanja barang dan jasa Dispora Rp 535,61 miliar. Sementara realisasinya Rp 471,21 miliar atau 87,98 persen.

Baca juga: Fraksi PDIP: Formula E Akan Rugikan Pemerintah DKI Rp 106 miliar

"Salah satu realisasinya adalah untuk belanja pembayaran fee penyelenggaraan Formula E senilai Rp 359,99 miliar," begitu isi laporan tersebut.

Berita terkait

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

1 hari lalu

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang kronis di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

5 hari lalu

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama JakPro tengah mempersiapkan pemanfaatan kawasan Pulomas, Jakarta untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) otomotif.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

9 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

13 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

13 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

15 hari lalu

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, menyatakan terganggu secara mental setelah ditangkap Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Ketua Kampung Bayam Dipenjara, Kuasa Hukum: Furqon Bukan Sekadar Ingin Bebas

15 hari lalu

Ketua Kampung Bayam Dipenjara, Kuasa Hukum: Furqon Bukan Sekadar Ingin Bebas

Muhammad Furqon, warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berharap dirinya bisa dibebaskan dari tahanan.

Baca Selengkapnya

Kapolres Jakut Bantah Minta Eks Warga Kampung Bayam Keluar dari KSB Jika Ingin Furqon Bebas

16 hari lalu

Kapolres Jakut Bantah Minta Eks Warga Kampung Bayam Keluar dari KSB Jika Ingin Furqon Bebas

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, ditahan di Polres Jakarta Utara seusai dilaporkan oleh PT Jakpro

Baca Selengkapnya

Penerobosan Kampung Susun Bayam, Polisi Sebut Satu Warga yang Ditahan sesuai Laporan Jakpro

16 hari lalu

Penerobosan Kampung Susun Bayam, Polisi Sebut Satu Warga yang Ditahan sesuai Laporan Jakpro

Tak ada eks warga Kampung Bayam lain, kecuali Furqon, yang menjadi tersangka dalam kasus penerobosan Kampung Susun Bayam (KSB).

Baca Selengkapnya