TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengungkap kendala pembebasan lahan Depo MRT yang kembali mundur dari target. William mengatakan masalah pendanaan pembebasan lahan depo di Ancol Barat, Jakarta Utara hingga kini masih dibahas.

Kini pembebasan lahan depo ditargetkan rampung pada 2022 atau 2023. "Karena kalau loan-nya disetujui tahun ini, maka ada dua tahun masa persiapan di mana kita harus sudah bisa membebaskan lahan di Ancol Barat," kata dia di kawasan Monas, Senin, 31 Mei 2021.

Semula PT MRT Jakarta menargetkan pembebasan lahan depo pada 2020. Namun, target tak tercapai lantaran anggaran direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19.

Target ini ditunda ke 2021. Akan tetapi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo memastikan tidak ada anggaran pembebasan lahan depo MRT tahun ini.

Total biaya yang diperlukan untuk membebaskan lahan depo MRT Jakarta seluas 19,6 hektare itu mencapai Rp 1,5 triliun.

Pembebasan lahan untuk Depo MRT Fase 2B menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan DKI. Namun anggaran belum dimasukkan dalam APBD 2021 lantaran dinas harus menggelar rapat persiapan terlebih dulu dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

William melanjutkan, pembicaraan soal pembebasan lahan depo masih berlangsung. Saat ini, tutur dia, PT MRT masih fokus menyelesaikan segmen MRT Fase 2. BUMD itu juga masih menunggu arahan pemerintah.

"Jadi bulan-bulan ke depan ini sedang dalam proses pembicaraan bagaimana pembebasan lahan dilakukan," ucap dia.

PT MRT Jakarta menargetkan Fase 2A rute Bundaran HI-Harmoni beroperasi Maret 2025. Sementara Fase 2B dengan rute hingga Ancol Barat diperkirakan beroperasi 2028.

Baca juga: Pandemi Covid-19, MRT Buka Kunjungan Publik Lihat Proyek Fase 2