TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Transportation And Development Policy (ITDP) menilai pembongkaran jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin bukan solusi kemacetan lalu lintas. Manajer Komunikasi dan Kerja Sama ITDP Indonesia Fani Rachmita menyatakan pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas jalur sepeda bagi warganya.

"Kalau dibilang belum banyak yang pakai atau hanya dipakai dua jam, yang penting kota berkewajiban memfasilitasi ini dulu," kata Fany saat ditemui Tempo di depan FX Sudirman, Jumat, 18 Juni 2021.

Menurut Fany, pembangunan jalur sepeda di ibu kota memang baru dimulai dan belum maksimal. Namun bukan berarti keberadaannya tidak efektif.

"Justru kalau jalannya kosong artinya efektif karena penggunanya enggak ada halangan," ujarnya.

Ia pun membandingkan jalur sepeda permanen dengan jalur bus Transjakarta yang juga selalu terlihat kosong meski bus yang melewati jalur itu banyak.

"Contoh lainnya, dulu trotoar mau dibuat luas dan bagus juga banyak yang underestimate emang masih ada yang mau jalan kaki, setelah dipugar buktinya banyak yang jalan kaki," katanya.

Hari ini, ITDP menggelar aksi ramaikan jalur sepeda di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jumat, 18 Juni 2021. Dalam aksinya ITDP membagikan poster yang menjelaskan tujuan pesepeda menggunakan sepeda.

Poster untuk menjelaskan fungsi dan manfaat jalur sepeda permanen itu disiapkan dengan berbagai macam tulisan. Beberapa di antaranya bertuliskan "Saya bersepeda untuk antar barang" dan "Saya bersepeda untuk kota yang bebas polusi". Ada pula poster dengan tujuan yang bisa diisi sendiri oleh pesepeda. Sehingga bisa ditulis sesuai dengan tujuannya.

Baca juga: Komunitas Sepeda: Jalur Sepeda Permanen Dibongkar Bukan Solusi