TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mempercepat penyaluran bantuan sosial alias bansos tunai PPKM Darurat.

Proses penyaluran bansos tunai disebut mengalami keterlambatan, dan sangat memprihatinkan bagi warga miskin.

“Kalau mereka sejauh ini masih bisa hidup, bukan karena perhatian dari penguasa, tetapi karena keuletan mereka dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya,” kata Dika Moehammad melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 15 Juli 2021.

SPRI mencatat sepanjang Februari sampai Maret 2021, sedikitnya terdapat 900 Kepala Keluarga di Jakarta terdampak Covid-19 tidak mendapatkan bansos tunai.

SPRI menilai bahwa keterlambatan ini menunjukan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak siap dalam menghadapi situasi darurat dan tidak belajar dari pengalaman PSBB sebelumnya.

“Sangat disayangkan selama hampir 13 hari rakyat yang sedang terhimpit dipaksa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa ada campur tangan negara (pemda). Keterlambatan ini selain menunjukan ketidak siapan pemda, juga membuktikan bahwa Pemda tidak memiliki keseriusan melindungi warganya,” kata Dika.

SPRI juga menilai skema bansos ini kurang tepat sasarannya dan cakupannya kurang luas. Sebab, Studi TNP2K menunjukan fakta bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah rata-rata hanya mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga kisaran 1 sampai 21 persen dari total kebutuhan warga miskin.

“Penting agar ada skema yang lebih memadai, misalnya dengan penerapan PKH Lokal di Jakarta,” demikian Dika ihwal bansos tunai itu.

Baca juga : Penyekatan 100 Titik Berlaku: Ternyata Banyak yang Keluar Cuma Mau Lihat Situasi

ZEFANYA APRILIA | DA