TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan tak mengetahui detail soal data ganda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pembagian bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Masalah data ganda itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari

"Saya tidak tahu persis surat yang dimaksud dari Jakarta," kata Risma, dikutip dari konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube Kemensos RI, Rabu, 4 Agustus 2021.

Risma merujuk kepada pernyataan Premi yang mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengirim surat ihwal data ganda tersebut kepada Kementerian Sosial.

Menurut Risma, Kemensos memang menerima permintaan penyaluran bansos tunai melalui bank. Namun, kata dia, Bank DKI dan sejumlah bank lainnya tak menyanggupi. Alasannya, diperlukan waktu sekitar 1,5 bulan untuk membuat rekening penerima bansos.

"Akhirnya kemudian kami tetap jalankan dengan PT Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95 persen untuk salurnya bansos tunai," tutur Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan Kementerian Sosial terbuka untuk berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia pun meminta Pemprov melaporkan data ganda yang dimaksud. Soalnya, sejak Januari 2021, Risma menyebut telah meminta kepala daerah untuk memperbaiki data ganda penerima bantuan sosial tunai (BST).

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari mengatakan tercatat ada 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, bantuan belum dapat disalurkan kepada 99.743 kepala keluarga di antaranya lantaran berpotensi merupakan duplikasi data penerima bansos non tunai berupa beras dari Kementerian Sosial.

Baca juga: Polres Depok Usut Dugaan Pemotongan Dana Bansos Tunai oleh Ketua RW