TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono memastikan hak interpelasi perihal Formula E tak bermaksud menyerang Gubernur Anies Baswedan. Justru, kata Gembong, interpelasi merupakan ruang bagi Anies untuk menjelaskan perkara Formula E kepada masyarakat Jakarta secara jelas.

"Kalau Pak Gubernur tidak gagap, ini ruang yang luar biasa. Dia bisa menyampaikan buah pemikirannya berkaitan dengan Formula E kepada Rakyat Jakarta," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Agustus 2021. "Kami menyediakan panggung itu."

Gembong mengatakan tak ada yang spesial dari hak interpelasi yang mereka usulkan. Partainya bersama PSI, lanjut Gembong, hanya ingin bertanya kepada Anies mengapa Pemprov DKI bersikeras mengadakan Formula E di tahun 2022 hingga memasukkannya ke dalam Instruksi Gubernur DKI Nomor 49 Tahun 2021 sebagai salah satu isu prioritas daerah.

Terlebih, kata Gembong, ditemukan potensi kerugian dari acara tersebut setelah biaya commitment fee dan bank garansi dimasukkan ke dalam perhitungan studi kelayakan dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

"Kami berkomitmen dengan teman-teman PSI hanya bertanya saja. Saya tanya, sampeyan jawab. Sudah itu saja. Jawaban Pak Gubernur biar dicatat oleh rakyat Jakarta," tutur Gembong.

Interpelasi atau hak bertanya itu diajukan oleh 33 anggota dewan dari fraksi PSI dan fraksi PDIP. Mereka mengajukan usul interpelasi berdasarkan studi kelayakan awal PT Jakarta Propertindo yang mengklaim ajang Formula E akan membawa keuntungan Rp 3,12 triliun dengan biaya pelaksanaan Rp 1,24 triliun. Namun, studi tersebut tak memasukkan biaya commitment fee dan bank garansi selama 5 tahun sebesar Rp 3,24 triliun.

Jika kedua komponen itu dimasukkan, maka biaya penyelenggaraan membengkak menjadi Rp 4,48 triliun. Dibandingkan dengan keuntungan yang diklaim oleh Jakpro, Pemprov DKI justru merugi Rp 1,36 triliun.

Studi kelayakan itu dibuat dengan asumsi kondisi normal. Pengusung hak interpelasi terhadap Anies Baswedan menduga dampak serupa akan jauh lebih besar jika dibuat dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Spanduk Anies Baswedan for Presiden 2024, Satpol PP: Mau Diturunkan Tak Ada