TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjutak mengatakan Pemprov DKI dan Polri harus tegas terhadap pengawasan protokol kesehatan dan kerumunan.

Terlebih setelah baru-baru ini terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan pada tempat umum.

“Kejadian di kafe dan tempat umum harus mendapat perhatian serius. Akan kepentingan dan ego para pemilik dapat mengorbankan kepentingan nasional. Pemprov DKI dan Polri harus bersikap tegas disertai pengawasan ketat,” kata Gilbert kepada Tempo pada Selasa, 7 September 2021.

Anggota DPRD Fraksi PDIP itu mengatakan target DKI untuk menurunkan pandemi Covid-19 menjadi endemi bisa jadi gagal jika kerumunan kerap terjadi. Sebab katanya, vaksinasi tanpa penerapan protokol kesehatan (prokes) tidak dapat menekan penularan virus corona sepenuhnya.

“Atau malah jadi gelombang ketiga bila tetap terjadi kerumunan di tempat umum saat ini. Setiap kerumunan selalu disertai dengan kenaikan kasus Covid,” katanya.

Gilbert mengimbau agar pengawasan jumlah pengunjung melalui aplikasi PeduliLindungi harus serius dijalankan dengan serius. Pengawasan mendadak ke lapangan juga perlu dengan petugas yang berintegritas. Ia juga meminta agar para pengusaha juga dapat mendukung keselamatan nasional.

“Mereka yang tidak mendukung sebaiknya ijin usahanya dicabut dan tidak diperpanjang. Tanggung jawab penanganan wabah adalah urusan semua pihak,” demikian anggota DPRD DKI itu.

ZEFANYA APRILIA
Baca juga : 5 Restoran dan Kafe Ditutup Sementara Pasca Langgar PPKM Mirip Holywings Kemang