4 Fakta Seputar Laporan PDIP ke Hersubeno Arif Soal Megawati Koma

Kamis, 16 September 2021 07:08 WIB

Pengacara DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Ronny Talapessy, saat melaporkan YouTuber Hersubeno Arif ke Polda Metro Jaya atas unggahan yang menyebut Megawati Soekarnoputri sakit dan koma, pada Rabu, 15 September 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta resmi melaporkan aktivis Hersubeno Arif ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hersubeno dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Megawati Soekarnoputri karena menyebarkan rumor bahwa Presiden RI kelima itu sedang koma.

Berikut fakta-fakta seputar kasus ini:

1. Alasan PDIP Laporkan Hersubeno Arief

Kuasa hukum DPD PDIP DKI Jakarta, Ronny Talapesi menjelaskan alasan pihaknya melaporkan Hersubeno. "Dia mendapatkan informasi dari seorang dokter yang menyebutkan bahwa 1.000 persen valid Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri sakit," ujar Ronny di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

2. Hersubeno Dilaporkan dengan Jerat UU ITE

Advertising
Advertising

PDIP melaporkan Hersubeno melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat A Undang-Undang ITE dan Pasal 14 atau Pasal 15 KUHP. Hersubeno dipersalahkan karena melalui konten di akun Youtubenya menampilkan tangkapan layar berita media online soal kondisi Megawati Soekarnoputri.

3. PDIP Enggan Lapor ke Dewan Pers

PDIP memilih menggunakan jalur hukum dibandingkan melaporkan masalah ini ke Dewan Pers. Alasannya karena menurut Ronny Talapesi, konten yang dibuat Hersubeno merupakan hoaks. "Ini harus kami sampaikan ke jalur hukum agar masyarakat tidak resah, agar masyarakat melek informasi, agar masyarakat tidak cepat percaya terhadap informasi hoaks," kata Ronny.

Hersubeno menilai tindakannya dilindungi Undang-Undang Pers. Sehingga, kata dia, tidak bisa masuk dalam ranah pidana umum. "Ngadunya mestinya ke Dewan Pers. Ada mekanisme seperti itu," ujar Hersubeno saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 September 2021.

Hersubeno mengunggah video tentang video Megawati koma di akun Youtube, Hersubeno Point. Ia mengklaim akun itu merupakan produk jurnalistik dari FNN. Namun saat ditanya apakah FNN sudah terdaftar di Dewan Pers, Hersubeno tak menjawabnya.

4. Hersubeno Sudah Buat Video Bantahan

Hersubeno mengaku sudah memuat video bantahan bahwa Megawati Soekarnoputri sehat. Tindakan itu dianggapnya sebagai hak jawab dari pihak PDIP. Karena itu, dia menilai persoalan ini harusnya sudah selesai.

Baca: Tak Laporkan Hersubeno ke Dewan Pers Soal Isu Megawati, PDIP: Informasinya Hoaks

M YUSUF MANURUNG | JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

9 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

10 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

13 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

22 jam lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

1 hari lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya