Soal Tingginya Biaya Commitment Fee Formula E, Wagub DKI: Kami Ikuti Aturan

Reporter

Adam Prireza

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 19 September 2021 15:30 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui awak media di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 27 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria enggan berkomentar banyak soal biaya commitment fee ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta yang disebut-sebut lebih mahal dari kota lain.

Menurut Riza Patria, pihaknya hanya mengikuti ketentuan yang ada. “Kami ada perbedaan commitment fee antara Asia dan Eropa. Kami mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dari Formula E,” kata dia usai menghadiri acara Pembukaan Musyawarah Wilayah III GMPI Jakarta pada Ahad, 19 September 2021.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mempertanyakan tingginya biaya commitment fee yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI, sebesar 122,102 juta Poundsterling atau Rp 2,4 triliun. Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan biaya yang harus dibayar kota penyelenggara Formula E di beberapa kota tak setinggi DKI.

Ia mencontohkan Formula E di Montreal, Kanada, terdapat biaya Nomination Fees for the City of Montreal sebesar C$ 151.000 atau setara Rp 1,7 miliar dan race fee sebesar C$ 1,5 juta atau Rp 17 miliar. “Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya commitment fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” ujar dia dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 16 September 2021.

Adapun biaya commitment fee yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk lima tahun penyelenggaraan Formula E, kata Anggara, sekitar 122,1 juta Poundsterling. Berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI yang ditujukan ke Gubernur Anies mengenai laporan atas rencana kegiatan Formula E pada 15 Agustus 2019, biaya itu wajib dilunasi. “Jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura,” ucap Anggara.

Advertising
Advertising

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP Sebut Lobi Interpelasi Formula E Dapat Tanggapan Positif

ADAM PRIREZA

Berita terkait

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

2 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

3 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

3 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

4 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

5 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

6 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

6 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

6 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

6 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

7 hari lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya