Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat memantau kesehatan guru yang selama ini terlibat dalam sekolah tatap muka selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3. Pemantauan dilakukan dengan mewajibkan seluruh guru mengisi formulir khusus setelah mengajar di kelas.
"Semua guru mengisi google form khusus dan langsung kirim ke Dinas Pendidikan sebagai bukti laporan," kata Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jakarta Barat II Masduki saat dihubungi di Jakarta, Senin, 20 September 2021. Di formulir itu setiap guru diwajibkan mengisi beberapa kolom seperti keterangan data diri.
Setelah data dari guru diwajibkan menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi fisik terkini. Jika dari beberapa pertanyaan itu guru mengakui mengalami gejala yang mengarah ke COVID-19, suku dinas akan menganjurkan guru itu untuk istirahat.
"Juga akan ditelusuri guru ini ketemu siapa saja ketika mengajar, akan dilacak secara menyeluruh," kata Masduki.
Jika salah satu guru dipastikan ada yang terpapar COVID-19, sekolah itu dipastikan tidak bisa menjalankan sekolah tatap muka untuk sementara waktu.
Masduki memastikan hingga saat ini belum ada laporan adanya guru yang terpapar COVID-19 selama sekolah tatap muka berlangsung. Dia meyakini hal itu karena mayoritas guru sudah menjalani vaksinasi sehingga kekebalan komunal atau heard imunnity pun meningkat.
Masduki berharap seluruh guru dan murid tetap dalam kondisi baik hingga sekolah tatap muka tahap kedua digelar pada 27 September mendatang.
Sebelumnya, sebanyak 3.000 guru di Jakarta Barat sudah mendapatkan suntikan vaksin tahap pertama di gerai vaksinasi yang disediakan pemerintah.
Masduki mengatakan jumlah itu merupakan sebagian besar seluruh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta.
Selain para guru, Pemerintah juga sudah memvaksinasi 1.000 tenaga nonpengajar yang bertugas di sekolah wilayah Jakarta Barat. "Hampir empat ribuan lebih yang sudah divaksin, terdiri dari 3000 tenaga pendidik, 1000 nonpendidik," ujar Masduki.
Ribuan guru dan tenaga nonpendidikan itu sudah menjalani vaksin sejak awal Juli lalu. Namun tidak semua guru dan tenaga nonpendidikan bisa divaksin lantaran adanya syarat kesehatan.
Ini 5 Program Prioritas Kemendikbud untuk Guru, dari Guru Penggerak hingga PPPK
3 hari lalu
Ini 5 Program Prioritas Kemendikbud untuk Guru, dari Guru Penggerak hingga PPPK
Dirjen GTK Nunuk Suryani berharap, semua akan menjadi guru profesional yang sudah tidak lagi pusing memikirkan kesejahteraan dengan fokus pada peningkatan kompetensi.
