Serba-Serbi Pemboikotan Rapat Interpelasi Formula E di DPRD DKI Jakarta

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 29 September 2021 05:32 WIB

Rapat paripurna interpelasi Formula E di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021. TEMPO/Lani Diana

JAKARTA -Rapat paripurna hak interpelasi atas penyelenggaraan Formula E digelar DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 28 September 2021.

Namun, rapat itu kemudian ditunda karena tidak kuorum. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tiba di ruang rapat sekitar pukul 10.27 WIB.

“Nanti ya setelah rapat,” kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Pro-kontra mengenai interpelasi Formula E tak terelakkan. Sebab, tak ada paraf empat Wakil Ketua DPRD dalam surat undangan Badan Musyarawah interpelasi. Tujuh fraksi bahkan menolak untuk hadir. Berikut serba-serbi jalannya sidang yang berlangsung singkat itu hari ini.

-Penolakan

Sehari sebelum rapat atau pada 27 September 2021, penolakan terhadap rapat interpelasi itu sudah menggema. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan tujuh fraksi tidak akan hadir. Dia menyebut rapat itu ilegal. “Tujuh fraksi menilai itu ilegal,” kata dia di restoran di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 27 September 2021.

Advertising
Advertising

-Ditunda Sejam

Penolakan dari sejumlah fraksi itu berakibat pada penundaan sidang. Rapat paripurna itu ditunda satu jam karena tidak kuorum. Prasetyo Edi mengatakan baru 27 anggota dewan yang hadir. Anggota Dewan yang hadir dalam ruangan baru dari fraksi PDIP dan PSI. Sementara fraksi lain, misalnya PKS hanya melewati ruang rapat. Rapat sampai ditunda untuk kedua kalinya selama 10 menit.

-Celoteh Tina Toon

Prasetio Edi Marsudi tetap melanjutkan rapat paripurna meski peserta tidak kuorum. Hingga pukul 11.43 WIB baru 32 anggota dewan dari PDIP dan PSI yang datang. Semula Prasetio ingin menutup rapat itu. Namun, tiga peserta yang hadir menginterupsi dan meminta pengusul menyampaikan pandangan, salah satunya anggota DPRD DKI Agustina H. alias Tina Toon. “Ketua jangan langsung ditutup, tolong beri kesempatan,” kata dia di ruang sidang. Padnangan serupa disampaikan oleh anggota PDIP W Ode Herlian dan Idris Ahmad dari PSI.

-Viani Limardi Absen

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Viani Limardi tidak hadir dalam rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Viani adalah anggota DPRD yang dipecat PSI karena dituduh menggelembungkan dana reses. Viani membantah tuduhan tersebut dan berencana menggugat PSI Rp 1 triliun.

Selanjutnya: Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengartakan seluruh anggota PSI, termasuk Viani Limardi masih tercatat sebagai pengusul interpelasi...
<!--more-->

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan seluruh anggota PSI, termasuk Viani masih tercatat sebagai pengusul interpelasi Formula E. Dia menolak berkomentar soal pemecatan Viani. “Hari ini kami fokus ke Formula E,” kata Idris.

-Soal Restoran

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mempertanyakan alasan tujuh fraksi menggelar konferensi pers di restoran. Dia mengatakan penolakan itu harusnya dilakukan dalam rapat. Dia menuduh Wakil Ketua DPRD M. Taufik yang hadir dalam konpers itu mengajari juniornya ‘Parlemen Jalanan’. “Ayo kita diskusi, berpendapat, jangan kita bermain di luar,” kata Presetyo di Gedung DPRD DKI, 28 September 2021.

-Prasetio Dilaporkan

Tujuh fraksi penolak rapat interpelasi melaporkan Prasetio ke Badan Kehormatan Dewan. Dia dituduh melanggar administrasi rapat Badan Musyawarah dengan menjadwalkan rapat paripurna Formula E itu. “Dalam waktu sesingkat-singkatnya akan segera diproses itu,” kata Ketua Fraksi Golkar Basri Baco di Gedung DPRD, 28 September 2021.

LANI DIANI
Baca : Viani Limardi Tak Hadiri Rapat Interpelasi Formula E, Ini Kata Fraksi PSI

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

49 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya