Ketua Komisi B DPRD DKI Sebut Formula E Tidak Merugikan

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 17 Oktober 2021 23:28 WIB

Pantai Kita Maju, Pantai Indah Kapuk (PIK) yang disebut bakal jadi calon lokasi ajang balap Formula E, Jumat, 8 Oktober 2021. TEMPO/Helmilia Putri Adelita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B Bidang Perekonmian DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan banyak pihak yang menilai Pemprov DKI mengalami kerugian dengan penyelenggaraan Formula E. Padahal ia mengatakan, gelaran balap mobil listrik itu justru tak menimbulkan kerugian.

"Tidak ada kerugian, ini kan banyak orang mempermasalahkan karena commitment fee tidak dikembalikan sehingga dianggap hilang, tapi kan kenyataannya tidak hilang," kata Aziz seperti dikutip Antara, Sabtu, 16 Otkobr 2021.

Menurut Aziz, dana commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang selama ini dipertanyakan banyak orang tidak hilang. Dana ini akan digunakan penyelenggara Formula E untuk melaksanakan balap mobil formula E. Termasuk mendatangkan staf, biaya akomodasi, hingga membuat event-event yang terkait Formula E.

"Jadi itu merupakan ongkos dan akomodasi untuk operasional FEO saat menggelar Formula E di Jakarta, sehingga (bisa dibilang) uang itu akan kembali pada masyarakat Jakarta dalam bentuk sewa hotel dan sebagainya," tutur dia.

Sama dengan jawaban yang pernah dikeluarkan DKI, Aziz mengatakan bahwa biaya komitmen Rp 560 miliar itu adalah untuk semua tahun penyelenggaraan Formula E, sehingga tidak akan ada lagi biaya tambahan dari APBD untuk pelaksanaan balap mobil listrik pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Advertising
Advertising

Sebelumnya DKI menyebut duit untuk commitment fee itu diambil dari APBD 2019 sebelum adanya pandemi Covid pada 2020. Yang tersisa kata Aziz adalah biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar.

Namun biaya itu tak akan menggunakan APBD melainkan dana dari sponsor.

Aziz mengatakan DPRD DKI akan mendalami detail keuntungan ekonomi yang didapat dari ajang balap Formula E tersebut. Apalagi saat ini Indonesia masih berada dalam situasi pandemi. Sebelum ada Covid-19 diperkirakan bakal ada pergerakan ekonomi Rp 1,2 triliun.

Akan tetapi, Aziz belum bisa membeberkan kapan waktu pasti rapat tersebut digelar, karena DPRD DKI sendiri saat ini tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 yang diharuskan selesai November 2021 ini.

"Nah jika pembahasan APBD 2022 selesai baru bisa dibahas lagi. Kemungkinan November 2021, jika selesai APBD 2022 langsung dijalankan," tuturnya.

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi: Sikap Saya Tegas Mendukung Interpelasi Formula E

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

11 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

13 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

18 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

28 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

29 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

39 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

45 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

47 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

50 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya