TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti masih rendahnya serapan anggaran untuk program rumah DP Nol Rupiah yang menjadi janji kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan.

PSI menyebutkan target program itu sekitar 300 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR . Anggarannya berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta BUMD PT Pembangunan Sarana Jaya.

"Akhir-akhir ini tampaknya program DP nol rupiah menjadi program yang dipinggirkan, realisasi hingga akhir tahun 2020 tidak sampai seribu unit atau kurang dari 0,3 persen," ucap anggota DPRD DKI dari PSI Wiliam Aditrya Sarana dalam rapat paripurna Dewan pada Selasa, 19 Oktober 2021.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan serapan anggaran program uang muka nol rupiah mencapai Rp 219 miliar hingga Oktober 2021 atau baru 88,8 persen dari anggaran sebesar Rp 350 miliar yang bersumber dari APBD 2019.

"Perkiraan sampai Desember 2021 sebesar Rp 350 miliar sudah 100 persen," kata Anies dalam rapat paripurna DPRD.

Menurut dia, anggaran tersebut merupakan bagian dari skema fasilitas pembayaran penyediaan rumah.

Anies menjelaskan skema tersebut memerlukan anggaran dan pelibatan banyak pihak.

Saat ini, kata Anies, penyediaan hunian DP Nol Rupiah dilaksanakan BUMD yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta dengan Pergub Nomor 51 Tahun 2019 tentang penugasan kepada BUMD terkait untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Anies mengatakan, BUMD itu adalah Perumda Sarana Jaya yang telah membangun sebanyak 780 unit hunian DP nol.

Selain itu, penyediaan hunian oleh Perum Perumnas melalui perjanjian kerja sama dengan rincian di Bandar Kemayoran sebanyak 38 unit dan Sentraland Cengkareng sebanyak 124 unit.

Baca juga: Evaluasi Rumah DP Nol, Fraksi PSI: Peminat Minim atau Syarat Kepemilikan Rumit?