TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Rancangan Peraturan Daerah Jaringan Utilitas akan segera dibahas bersama DPRD DKI secara detil.

"Kami berharap segera tuntas sehingga nantinya Jakarta memiliki infrastruktur jejaring utilitas layaknya kota modern di dunia," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021.

Jaringan utilitas ini, kata Anies, sangat vital dan dibutuhkan sebagai sistem informasi komunikasi untuk kegiatan ekonomi, bisnis, dan sosial budaya masyarakat di suatu kota termasuk Jakarta yang merupakan pusat perekonomian.

"Jakarta sebagai kota pusat perekonomian, butuh jejaring ulilitas yang bisa diandalkan. Di sisi lain, kita inginkan agar kota kita tampak lebih rapi, tertib," tutur Anies.

Ia yakin penataan sistem jaringan utilitas bisa terlaksana dengan baik karena seluruh jejaring itu diatur dengan infrastruktur yang menggunakan pendekatan terbaru.

"Jadi mudah-mudahan ini jadi terobosan yang akan menjadikan Jakarta secara konten infrastruktur setara kota-kota maju dunia dan secara estetika jakarta jadi kota yang lebih rapi," ucap Anies.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut sembilan fraksi di DPRD DKI telah menyampaikan pandangannya atas usulan Raperda Jaringan Utilitas dan telah ditanggapi oleh Anies.

"Jadi, masing-masing fraksi sudah memberikan pandangannya catatannya dan masukan-masukannya dan tadi sudah ditanggapi semua oleh saudara Gubernur," ujar Zita.

Salah satu fraksi yang menyampaikan tanggapan adalah Gerindra.

Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu pandangannya menyoroti persoalan krusial pada pasal 15 dan 16 mengenai masalah penghitungan besaran tarif sewa sarana utilitas yang penempatannya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), namun dalam menentukan besaran tarif, badan usaha dapat memperhitungkan dan mengusulkan besaran tarif tersebut.

Fraksi Partai Gerindra berharap dalam penentuan besaran tarif sewa sudah semestinya dibahas oleh stakeholders agar tidak membebankan masyarakat pengguna hingga pelaku bisnis.

"Apalagi jika besaran tarif sewa (Sarana Jasa Utilitas Terpadu (SJUT) mahal tentu akan berdampak kepada nilai jual kepada masyarakat. Tentu akan menjadi beban tersendiri dan lagi-lagi masyarakat yang akan dirugikan,” tutur anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Syarifudin.

Baca juga: Anies Baswedan: Tidak Ada Pembangunan LRT Jakarta Fase 2a Tahun Ini