TEMPO.CO, Jakarta - PSI menyatakan dukungannya pada KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada program Formula E di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Buka semuanya secara terang-benderang dan tangkap tuyul-tuyul yang menghabiskan uang rakyat Jakarta,” kata Juru bicara DPP PSI Sigit Widodo dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 November 2021.

Sigit mengatakan, sejak awal PSI sudah menolak penyelenggaraan Formula E itu. Menurutnya, banyak hal janggal di dalamnya seperti tidak pernah ada rencana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan lokasi ajang balapan mobil listrik itu juga tidak jelas.

PSI juga menemukan kejanggalan terhadap komitmen biaya yang berubah-ubah, dan tanda bukti pembayaran biaya Formula E yang tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta.

“Awalnya dibilang perlu Rp 400 hingga Rp 500 miliar per tahun, lalu berubah jadi Rp 560 miliar untuk tiga tahun,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, dari banyaknya kejanggalan tersebut membuat Fraksi PSI bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi. Menurutnya, Gubernur Anies Baswedan perlu membuka semuanya mengenai Formula E di depan Forum DPRD.

PSI berharap penyelidikan KPK bisa membuka semua hal yang menjadi tanda tanya pada rencana Forumula E, sehingga bisa mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Tapi jika memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini, KPK harus membukanya secara terang-benderang,” kata Sigit Widodo.

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah memeriksa beberapa orang untuk diambil keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik.

"Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta kepada KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Baca juga: KPK Periksa Kadispora DKI Soal Formula E, PSI: Jangan Ada Data Ditutupi

SYIFA INDRIANI