TEMPO.CO, Jakarta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Ma’arif menilai Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI sudah melenceng dari tugas pokoknya. Sebab, MUI DKI membuat pasukan siber alias cyber army untuk membela Gubernur DKI Anies Baswedan dari serangan buzzer.

"Ulama dengan umara (pemimpin pemerintahan) itu sifatnya koordinasi, tidak dalam rangka dukung-mendukung," kata dia saat dihubungi, Minggu, 21 November 2021.

Menurut Samsul, organisasi keagamaan boleh saja mendukung pemerintah, tapi programnya yang positif. Misalnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Organisasi keagamaan, tutur dia, berperan sebagai alat kontrol penguasa, bukan pendukung atau mitra kerja pemerintah. Dia berujar ulama bertugas mengingatkan pimpinan yang sudah berbuat melenceng atau melanggar aturan tertentu.

"Oleh karena itu, tidak tepat kalau MUI itu menjadi pasang badan, karena bukan itu tugasnya," ujar dia.

Samsul melanjutkan ulama juga tidak boleh memuji pemerintah, meski Anies Baswedan memiliki program yang bagus. Alasannya tugas utama ulama bukan untuk melontarkan pujian.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dapat membela dan membantu Anies. Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," jelas Munahar dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id.

Baca juga: Wagub Sebut Pasukan Siber MUI DKI tidak Terkait Dana Hibah Rp 10 Miliar