Kondisi bus TransJakarta yang mengalami kecelakaan di Cawang, Jakarta, Senin, 25 Oktober 2021. Akibat tabrakan tersebut, dua orang tewas dan 31 orang juga dilaporkan menderita luka-luka berat maupun ringan. ANTARA/HO-Satlantas Polres Metro Jaktim
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta)Mochammad Yana Aditya mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah klinik untuk memeriksa kesehatan sopir agar mereka bertugas dalam kondisi sehat.
"Kami kerja sama dengan klinik pratama sekitar depo," kata Yana dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Timur, Sabtu, 4 Desember 2021 seperti dikutip Antara. PT Transjakarta juga sedang dalam proses mendirikan klinik di depo TransJakarta.
Meski begitu, Yana belum memberikan rincian jumlah klinik pratama yang diajak bekerja sama dan jumlah klinik kesehatan di depo yang rencananya akan didirikan."Pastinya ini semua dalam proses memastikan pengemudi sehat, bisa berjalan baik," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta TransJakarta menyediakan klinik kesehatan di setiap depo untuk memeriksa kesehatan sopir sebelum bertugas.
Penyediaan klinik kesehatan dinilai penting untuk memastikan kesehatan sopir mengingat faktor manusia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.
Klinik di setiap depo merupakan salah satu rekomendasi yang diberikan anggota dewan ketika terjadi kecelakaan bus TransJakarta di Halte Cawang, Jakarta Timur pada 25 Oktober 2021.Tabrakan bus TransJakarta itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia yakni sopir dan penumpang.
Rencananya, Senin pekan depan Komisi B DPRD DKI akan memanggil manajemen TransJakarta untuk klarifikasi soal rentetan lima kecelakaan dalam 40 hari terakhir.
Pemprov DKI Bersama Jakpro dan BUMD Gelar Sembako Murah
34 hari lalu
Pemprov DKI Bersama Jakpro dan BUMD Gelar Sembako Murah
Sembako Murah Ramadan ini bertujuan dalam rangka membantu program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat di bulan Ramadan
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada
49 hari lalu
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada
DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.