Anies Kejar 100 Persen Warga Jakarta Dapat Perlindungan Jaminan Kesehatan

Reporter

Tempo.co

Rabu, 5 Januari 2022 13:43 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan pada Festival IniJakarta di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 3 Desember 2021. Pemprov DKI Jakarta bersama Relawan Plus Jakarta menggelar Festival IniJakarta. TEMPO/Daniel Christian D.E

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini sebanyak 11,2 juta jiwa penduduk Jakarta telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS. Itu artinya sudah 98,39 persen dari jumlah penduduk.

Anies menargetkan jumlah ini akan terus meningkat dan bisa mencakup seluruh penduduk Jakarta atau 100 persen. Untuk itu, kata Anies, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meneken kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Kerja sama ini dilakukan pada hari terakhir tahun 2021 lalu. Pemprov DKI Jakarta melalui Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan menandatangani perjanjian kerja sama perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di DKI Jakarta.

Anies menjelaskan Pemprov DKI menargetkan seluruh warga DKI mendapat perlindungan jaminan kesehatan. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga DKI tercover," kata Anies seperti dikutip Tempo dari akun Facebook Anies Baswedan, Rabu, 5 Januari 2022.

Menurut Anies upaya pemerintah DKI untuk mencapai angka jaminan kesehatan mendekati 100% memerlukan energi yang besar. Namun, kata Anies, bila target itu sudah tercapai, akan mudah bagi pemerintah untuk mengelolanya.

Advertising
Advertising

Kerja sama Pemprov DKI dan BPJS Kesehatan ini menjadi kesempatan pertukaran data. Sehingga nantinya, pemerintah tidak hanya bekerja pada aspek kuratif, tapi juga preventif dan promotif.

Anies mengklaim DKI tidak basa-basi untuk merealisasikan jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh warga. Pemprov DKI Jakarta, kata Anies memiliki potensi fiskal yang bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kesehatan warga Jakarta.

IQBAL MUHTAROM

Baca juga: 98 Persen Penduduk Jakarta Dilindungi BPJS Kesehatan, Lampaui Target Nasional

Berita terkait

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

1 jam lalu

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

Aturan baru dalam hasil revisi tersebut bakal mengancam independensi Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

2 jam lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

9 jam lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

9 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

19 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

22 jam lalu

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyebut pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menetapkan besaran iuran untuk sistem KRIS

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

23 jam lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan tak Bebani Masyarakat

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan tak Bebani Masyarakat

Anggota dewan meminta pemerintah mendesain dengan jelas sumber pembiayaan dari sistem Kelas BPJS Kesehatan yang baru

Baca Selengkapnya

5 Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan 2024, Bisa Secara Online

1 hari lalu

5 Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan 2024, Bisa Secara Online

Ada beberapa cara melihat status dan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui situs web, aplikasi JMO, contact center, hingga SMS.

Baca Selengkapnya